Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi ibukota baru di Kalimantan Timur/Net

Politik

Ngotot Pindah Ibukota, Pemerintah Seperti Agen Properti Kejar Setoran

SELASA, 20 APRIL 2021 | 03:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap penolakan terhadap pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur terus disuarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut anggota DPR RI Fraksi PKS, Suryadi JP, sejauh ini tidak ada urgensi untuk membangun ibukota baru.

"Pemindahan Ibukota Negara terburu-buru. Padahal Indonesia dan dunia saat ini masih berjuang melawan Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhirnya," kata Suryadi kepada wartawan, Senin (19/4).

Sejatinya, masalah penanganan Covid-19 jauh lebih penting didahulukan pemerintah ketimbang membangun ibukota baru. Terlebih saat ini kebutuhan vaksin Covid-19 di Tanah Air terancam dengan adanya embargo dari pemasok vaksin.

"Yang terjadi, kondisi pandemi ini tidak dianggap sebagai penghalang bagi pemerintah melanjutkan megaproyek pemindahan Ibukota Negara yang diperkirakan memakan biaya hingga sekitar Rp 90 T dari APBN dan sekitar Rp 400 T dari swasta dan BUMN," lanjut anggota Komisi V DPR RI ini.

Angka yang cukup fantastis itu pun membuat publik geleng-geleng kepala lantaran kondisi perekonomian Indonesia belum pulih.

Ia kemudian mencontohkan masih berlakunya Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Berlakunya Perppu tersebut, kata dia, menunjukkan ekonomi nasional berada dalam keadaan darurat dan tidak sebanding dengan urgensi pemindahan Ibukota Negara.

"Pemindahan ibukota tak ubahnya seperti pemilik lahan yang melakukan marketing properti dengan harapan mendapatkan investor besar. Padahal masih banyak investasi yang dibutuhkan di berbagai sektor, khususnya sektor industri," tandasnya.

Populer

Formula E Diwarnai Aksi Kekerasan Rombongan Pejabat Songong

Sabtu, 03 Juni 2023 | 19:03

Gagal Jadi Bupati, Adik Ipar Gubernur Sumsel Nyaleg DPR RI Lewat PDIP

Kamis, 01 Juni 2023 | 17:28

Ejek Tentara Rusia Badut, Bos Wagner Ogah Perang Lagi di Ukraina

Kamis, 01 Juni 2023 | 19:58

Yosef Nggarang Ungkap ada Sosok yang Patut jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo

Rabu, 31 Mei 2023 | 20:25

Denny Indrayana Kembali Berbagi Bocoran, Dua Menteri Nasdem Bakal Dieksekusi?

Sabtu, 03 Juni 2023 | 10:30

Kecewa Batal Dapat Sembako, Warga Kota Bumi Lampura Tegaskan Tak Akan Pilih Ganjar

Sabtu, 03 Juni 2023 | 04:21

Jokowi Kewalahan Bila SBY Turun Gunung Dukung Surya Paloh Menangkan Anies Baswedan

Sabtu, 03 Juni 2023 | 00:22

UPDATE

Imbas Dukung Rusia, Inggris Kembali Jatuhkan Sanksi Baru untuk Belarusia

Jumat, 09 Juni 2023 | 08:41

Anies-Airlangga Bisa Jadi Lawan Berat Bagi Ganjar dan Prabowo

Jumat, 09 Juni 2023 | 08:40

31 Orang Tewas karena Wabah Kolera, Presiden Cyril Ramaphosa Meminta Maaf

Jumat, 09 Juni 2023 | 08:12

Rayakan Satu Dekade, Bintang K-Pop BTS Rilis Single Baru "Take Two" Hari Ini

Jumat, 09 Juni 2023 | 07:59

Mantan Menteri Kesehatan Kongo Bebas dari Tuduhan Korupsi Dana Bantuan Covid-19

Jumat, 09 Juni 2023 | 07:40

Refly Harun: Cawe-cawe Jokowi Melukai Konstitusi

Jumat, 09 Juni 2023 | 07:38

Rudal Storm Shadow Hantam Kota Luhansk, Rusia Sebut Ukraina sebagai Nazi

Jumat, 09 Juni 2023 | 07:30

Sengketa Ganti Rugi Lahan, Warga Palembang Gugat Presiden Jokowi Rp 13,7 M

Jumat, 09 Juni 2023 | 07:19

Helikopter Militer Tunisia Jatuh ke Laut, Dua Mayat Ditemukan dan Dua Hilang

Jumat, 09 Juni 2023 | 07:16

China dan Kuba Sepakat Bangun Pangkalan Mata-mata, Pentagon: Laporan Itu Tidak Akurat

Jumat, 09 Juni 2023 | 06:58

Selengkapnya