Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi ibukota baru di Kalimantan Timur/Net

Politik

Ngotot Pindah Ibukota, Pemerintah Seperti Agen Properti Kejar Setoran

SELASA, 20 APRIL 2021 | 03:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sikap penolakan terhadap pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur terus disuarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut anggota DPR RI Fraksi PKS, Suryadi JP, sejauh ini tidak ada urgensi untuk membangun ibukota baru.

"Pemindahan Ibukota Negara terburu-buru. Padahal Indonesia dan dunia saat ini masih berjuang melawan Covid-19 yang belum jelas kapan akan berakhirnya," kata Suryadi kepada wartawan, Senin (19/4).

Sejatinya, masalah penanganan Covid-19 jauh lebih penting didahulukan pemerintah ketimbang membangun ibukota baru. Terlebih saat ini kebutuhan vaksin Covid-19 di Tanah Air terancam dengan adanya embargo dari pemasok vaksin.

"Yang terjadi, kondisi pandemi ini tidak dianggap sebagai penghalang bagi pemerintah melanjutkan megaproyek pemindahan Ibukota Negara yang diperkirakan memakan biaya hingga sekitar Rp 90 T dari APBN dan sekitar Rp 400 T dari swasta dan BUMN," lanjut anggota Komisi V DPR RI ini.

Angka yang cukup fantastis itu pun membuat publik geleng-geleng kepala lantaran kondisi perekonomian Indonesia belum pulih.

Ia kemudian mencontohkan masih berlakunya Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Berlakunya Perppu tersebut, kata dia, menunjukkan ekonomi nasional berada dalam keadaan darurat dan tidak sebanding dengan urgensi pemindahan Ibukota Negara.

"Pemindahan ibukota tak ubahnya seperti pemilik lahan yang melakukan marketing properti dengan harapan mendapatkan investor besar. Padahal masih banyak investasi yang dibutuhkan di berbagai sektor, khususnya sektor industri," tandasnya.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

UPDATE

Berpeluang Jadi PAW Azis, Riswan Tony Tunggu Arahan Pusat

Minggu, 26 September 2021 | 02:29

bank bjb Raih Penghargaan The Most Resilient Regional Bank 2021

Minggu, 26 September 2021 | 02:01

4 Tahun Jadi Gubernur DKI, Anies Tuntaskan 70 Persen Janji Politiknya

Minggu, 26 September 2021 | 01:58

2 Kali Unggul, Liverpool Hanya Bisa Bawa Pulang 1 Poin dari Kandang Brentford

Minggu, 26 September 2021 | 01:42

Ridwan Kamil Minta Kemendikbudristek Luruskan Kabar Klaster Sekolah Di Jabar

Minggu, 26 September 2021 | 01:22

Tak Masalah Militer Kembali Rangkap Jabatan Sipil, Presiden Jancuker: Asyik juga Kalau Cak Lontong Jadi Pangkostrad

Minggu, 26 September 2021 | 00:59

Dana APBN Segera Cair, PB PON Papua Diingatkan Tidak Menahan Anggaran Terlalu Lama

Minggu, 26 September 2021 | 00:45

Garda Mahasiswa: Hukum Harus Ditegakkan dalam Tindakan Napoleon Bonaparte

Minggu, 26 September 2021 | 00:24

Gol Semata Wayang City Akhiri Catatan Tak Terkalahkan Chelsea

Sabtu, 25 September 2021 | 23:58

Belum Terima Berkas Pengunduran Diri Azis Syamsuddin, MKD DPR Belum Ambil Langkah Hukum

Sabtu, 25 September 2021 | 23:32

Selengkapnya