Berita

Ilustrasi mudik/Net

Politik

PKPI: Belajar Dari India, Masyarakat Harus Tahan Diri Untuk Tidak Mudik

SENIN, 19 APRIL 2021 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Krisis pandemi Covid-19 di India semakin meningkat. Kasus tersebut dilaporkan mencapai rekor tertinggi yakni 261.500 kasus baru yang terjadi pada Minggu (18/4).

Peningkatan angka positif di India pun mendapat perhatian dunia, termasuk Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sunan Kalijaga menyatakan ikut prihatin atas kejadian yang terjadi di India.


Bagi Sunan, salah satu penyebab lonjakan kasus di India karena rendahnya kepatuhan protokol kesehatan.

"Kami turut prihatin atas lonjakan kasus Covid-19 di India. Itu semua karena terjadi akibat mereka mengendorkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan festival," kata Sunan kepada wartawan, Senin (19/4).

Dikatakan Sunan, tingkat positif sebagaimana data Kementerian Kesehatan India menunjukkan satu orang positif dari enam orang yang dilakukan tes.

Akibat pesatnya peningkatan kasus, maka tempat tidur di rumah sakit baik pemerintah dan swasta penuh. Selain itu, India mengalami kekurangan ventilator.

Atas kejadian di India itu, Sunan menilai kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran tahun ini sudah tepat untuk memutus rantai Covid-19 di kampung-kampung.

"Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi melarang mudik lebaran sudah sangat tepat. Bisa dibayangkan apabila lonjakan kasus terjadi di kampung-kampung?" katanya.

"Pemerintah Daerah akan kesulitan untuk menyediakan fasilitas kesehatan, mengingat keterbatasan fasilitas laboratorium, ventilator, oksigen dan petugas kesehatan di daerah," imbuhnya.

Sunan berharap, apa yang terjadi di India menjadi pembelajaran bersama di Indonesia agar keberhasilan menekan laju Covid-19 tetap terjaga. Terlebih, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik.

"Masyarakat harus tetap waspada dan menahan diri untuk tidak mudik. Ini demi kesehatan dan keamanan kita bersama. Demi keselamatan bersama. Jangan nekat! Jangan sampai seperti India," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya