Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto/Net
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) didesak memasukkan riset terhadap Vaksin Nusantara ke Konsorsium Riset Covid-19 dalam rangka pengembangan vaksin yang lebih optimal.
Hal itu juga diyakini bisa mengakhiri polemik Vaksin Nusantara dari berbagai permasalahan filosofis hingga teknis ilmiah yang muncul, agar bisa dibahas dalam forum ilmiah.
Begitu disampaikan anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto kepada wartawan, Senin (19/4).
"Ini akan menjadi lebih sistematis dan akseleratif. Jangan seperti sekarang ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan sendiri tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh," kata Mulyanto.
Politikus senior PKS ini juga menyoroti ramainya perbincangan publik terkait Vaksin Nusantara yang pro kontra alias non-ilmiah, lalu bicara dukung-mendukung oleh elite sehingga masuk ke ranah sosial politik.
"Apalagi ketika para influencer ikut serta maka akan menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara kita. ini kan kontraproduktif," kata Mulyanto.
"Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita," sambungnya.
Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini berharap, Kemenristek melalui Konsorsium Riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
Mulyanto berpandangan, akan menjadi sinergis dan produktif apabila konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset Vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset Vaksin Merah Putih.
"Perlu intervensi negara yang serius untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Agar kita tidak sekadar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para inovator andal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu," ujarnya.
Atas dasar itu, Mulyanto melihat peran Kemenristek sangat penting dalam mengatasi polemik tersebut. Apalagi, Kemenristek merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan riset dan teknologi secara nasional.
Sayangnya, pemerintah justru berencana menggabung Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan juga telah mengangkat Ketua Konsorsium Riset Covid-19 sebagai pejabat di lembaga lain.
"Ini mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam pengembangan vaksin domestik," ucapnya.
Lebih lanjut, Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ke dalam Konsorsium Riset Covid-19, yang selama ini di bawah koordinasi Menristek/Kepala BRIN, agar program riset vaksin domestik semakin konsolidatif.
"Harusnya pemerintah memperkokoh manajemen kelembagaan ristek nasional, sehingga semakin sinergis dan produktif. Bukan malah membuat bingung publik," pungkasnya.
Kemenristek sendiri akan bubar setelah DPR RI melalui rapat paripurna menyutujui peleburan kementerian ini dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menristek Bambang Brodjonegoro bahkan sudah berpamitan usai persetujuan itu disampaikan DPR.
