Berita

Ketua Majelis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule/Net

Politik

Prodem: Bansos Tunai Rawan Dikorupsi, Beda Dengan Bansos Beras

MINGGU, 18 APRIL 2021 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang membagikan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 secara tunai tidak tepat.

Ketua Majelis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule menilai, bantuan bansos tunai senilai Rp 300 ribu tidak lebih baik dari bansos berbentuk pangan.

"Prodem menilai langkah tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penerima yaitu beras sebesar 15 kg yang jauh lebih banyak diterima dibandingkan membeli di pasar dengan mengunakan bantuan sosial tunai," ujar Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/4).


Iwan menyebutkan, bansos tunai lebih sangat rawan terjadinya tindak pidana korupsi berupa pemotongan dana sebelum sampai di tangan masyarakat.

"Ini fakta yang terjadi dimana oleh Kapolres Bogor AKBP Harun mengungkap fakta baru terkait kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial tunai (BST) Kemensos terhadap 30 orang warga Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor," terangnya.

"Terbaru, polisi menetapkan Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Cipinang Endang Suhendar sebagai tersangka korupsi bansos Kemensos. Endang Suhendar menarik setoran dari stafnya berinisial LH (32) yang sudah lebih dulu menjadi tersangka dalam kasus ini," urainya.

Kejadian korupsi program Bansos tunai, kata Iwan, tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah-daerah lain. Terlebih di daerah luar Jawa di mana pendataan belum maksimal.

Sambungnya, hal tersebut justru tidak pernah ditemukan saat bantuan berbentuk beras di mana penyalurannya dilakukan oleh Perum Bulog.

"Selama program bansos beras tahun lalu dijalankan oleh Kemensos dengan menunjuk Bulog sebagai pemasok beras, tidak didapati masalah di lapangan dan sampai pada yang berhak tanpa di potong sedikitpun," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya