Kondisi Keuangan Defisit, PKS Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pindah Ibukota

Pemerintah didesak untuk membatalkan rencana pemindakan ibukota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly yang melihat pemerintah justru gencar melakukan persiapan memulai pembangunan istana kepresidenan di kawasan IKN.

Politisi PKS ini mengingatkan bahwa kondisi ekonomi bangsa sedang sulit dan masih berkutat menghadapi pandemi. Selain itu, pemerintah juga harus sadar bahwa kuantitas utang semakin mengkhawatirkan.

"Pemerintah tidak perlu memaksakan diri, sebaiknya fokus saja pada perbaikan layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi," ujarnya kepada redaksi, Minggu (18/4).

Doktor ilmu pemerintahan ini melanjutkan, Fraksi PKS dari awal wacana pemindahan IKN bergulir sudah melakukan penolakan karena tidak terlalu urgensi. Kalau pemerintah mengatakan pemindahan IKN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, harusnya dengan cara lain seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Pembangunan IKN baru disebut akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dan sekitar 20 persen dari biaya tersebut atau sekitar Rp 89 triliun direncanakan akan dibebankan pada APBN.

"Anggaran tersebut tentu akan membebani postur APBN, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami defisit. Jadi kami mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan IKN," tutup Bang Jun sapaan akrabnya.