Berita

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu/Net

Politik

Said Didu: Tidak Logis Kalau Hilangnya Pelajaran Pancasila Di PP 57/2021 Karena Lupa

MINGGU, 18 APRIL 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tidak dimuatnya pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terus mendapat kritik dari masyarakat.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu bahkan menolak dengan tegas jika alasan hilangnya pelajaran Pancasila itu dikarenakan lupa.

“Tidak logis kalau hilangnya pelajaran Pancasila karena lupa,” tuturnya di akun Twitter pribadi, Minggu (18/4).


Tidak logis yang dimaksud lantaran proses pembuatan PP sangat panjang dan melalui lintas kementerian atau lembaga.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu lantas mengurai proses panjang pembuatan sebuah PP. Pertama adalah adanya Amanat Presiden (Ampres) pembuatan PP. Kemudian langkah ini diteruskan dengan pembuatan draft dari kementerian atau lembaga penanggung jawab.

Selanjutnya, draft dikirim ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan pembahasan lintas kementerian atau lembaga terkait.

“Kelima paraf menteri terkait, dan keenam minta tanda tangan presiden,” urai Said Didu.

Permintaan agar pemerintah merevisi PP 57/2021 sebelumnya telah disampaiakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dia tidak ingin bangsa Indonesia menjadi tersesat dengan tidak adanya pendidikan Pancasila untuk generasi muda

“Tanpa pemahaman terhadap ideologi, bangsa kita tidak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera," ujarnya kepada wartawan, Minggu (18/4).

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya