Berita

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu/Net

Politik

Said Didu: Tidak Logis Kalau Hilangnya Pelajaran Pancasila Di PP 57/2021 Karena Lupa

MINGGU, 18 APRIL 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tidak dimuatnya pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib bagi siswa pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terus mendapat kritik dari masyarakat.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu bahkan menolak dengan tegas jika alasan hilangnya pelajaran Pancasila itu dikarenakan lupa.

“Tidak logis kalau hilangnya pelajaran Pancasila karena lupa,” tuturnya di akun Twitter pribadi, Minggu (18/4).


Tidak logis yang dimaksud lantaran proses pembuatan PP sangat panjang dan melalui lintas kementerian atau lembaga.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu lantas mengurai proses panjang pembuatan sebuah PP. Pertama adalah adanya Amanat Presiden (Ampres) pembuatan PP. Kemudian langkah ini diteruskan dengan pembuatan draft dari kementerian atau lembaga penanggung jawab.

Selanjutnya, draft dikirim ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan pembahasan lintas kementerian atau lembaga terkait.

“Kelima paraf menteri terkait, dan keenam minta tanda tangan presiden,” urai Said Didu.

Permintaan agar pemerintah merevisi PP 57/2021 sebelumnya telah disampaiakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dia tidak ingin bangsa Indonesia menjadi tersesat dengan tidak adanya pendidikan Pancasila untuk generasi muda

“Tanpa pemahaman terhadap ideologi, bangsa kita tidak ubahnya seperti kapal besar yang tersesat di tengah samudera," ujarnya kepada wartawan, Minggu (18/4).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

UPDATE

Gudang yang Terbakar di Cikarang Milik PT Emudah Fulfillmen, Penyedia Jasa Logistik E-Commerce

Sabtu, 26 September 2026 | 16:18

Mahkamah Agung Diminta Periksa Dugaan Kejanggalan Perkara Harta Bersama

Sabtu, 26 September 2026 | 15:28

SBY: Guruh Soekarnoputra Telah Melakukan Banyak Hal untuk Negeri Ini

Sabtu, 26 September 2026 | 15:03

Dulu Dipandang Sebelah Mata, Kini Dunia Barat Mulai Melirik Halal Indonesia

Sabtu, 26 September 2026 | 14:50

Sinyal Damai AS-Iran Bikin Harga Minyak Terpukul

Sabtu, 26 September 2026 | 14:26

Surya Paloh Kenang Guruh sebagai Budayawan dan Seniman

Sabtu, 26 September 2026 | 14:05

Palet Plastik dan Barang Marketplace Ludes dalam Kebakaran di Cikarang

Sabtu, 26 September 2026 | 13:50

Bitcoin Turun Tipis di Bawah 84.000 Dolar AS

Sabtu, 26 September 2026 | 13:33

Surya Paloh Ungkap Alasan Guruh Soekarnoputra Pilih Fokus ke Seni Ketimbang Pimpin PDI

Sabtu, 26 September 2026 | 13:10

Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 50 Pati dan 4 PNS Polri

Sabtu, 26 September 2026 | 12:35

Selengkapnya