Berita

Kediaman resmi duta besar AS untuk Moskow/Net

Dunia

Tak Terima Disanksi, Rusia Panggil Duta Besar AS Untuk Moskow

JUMAT, 16 APRIL 2021 | 00:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Luar Negeri Rusia bertindak cepat tak lama setelah Biden mengumumkan sejumlah sanksi baru atas negaranya.

Kurang dari satu jam, mereka langsung memanggil Duta Besar AS untuk Moskow John J. Sullivan pada Kamis (15/4) untuk menyatakan penolakannya atas sanksi baru itu.

Juru bicara kementerian Maria Zakharova mengatakan bahwa Rusia akan memberikan penolakan yang tegas atas perilaku agresif AS tersebut.
"Kami telah berulang kali memperingatkan AS tentang konsekuensi dari langkah-langkah permusuhan yang secara berbahaya meningkatkan  konfrontasi antar negara," katanya, berbicara pada konferensi pers di Moskow, Kamis.

"Kami telah berulang kali memperingatkan AS tentang konsekuensi dari langkah-langkah permusuhan yang secara berbahaya meningkatkan  konfrontasi antar negara," katanya, berbicara pada konferensi pers di Moskow, Kamis.

"Hal tersebut tidak memenuhi kepentingan rakyat dari dua kekuatan nuklir yang memikul tanggung jawab historis atas nasib dunia," katanya lagi, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (15/4).
Zakharova  mencatat bahwa Presiden AS Joe Biden telah menyatakan minatnya untuk menormalisasi hubungan antara Washington dan Moskow selama percakapan telepon dengan mitranya dari Rusia Vladimir Putin.

"Namun, tindakan pemerintahannya menyarankan sebaliknya," katanya.

 "AS tidak siap untuk menerima kenyataan obyektif dari dunia multipolar yang mengecualikan hegemoni Amerika dan bergantung pada tekanan sanksi dan campur tangan dalam urusan internal kita," ujar Zakharova.

"Perilaku agresif seperti itu pasti akan menerima penolakan yang tegas. Tanggapan terhadap sanksi tidak akan terhindarkan. Washington harus menyadari bahwa degradasi hubungan bilateral ada harganya. Tanggung jawab atas apa yang terjadi sepenuhnya ada pada AS," katanya.

Sebelumnya di hari yang sama, Washington mengumumkan sanksi baru terhadap Moskow - dua hari setelah pejabat AS menyarankan agar para pemimpin kedua negara dapat mengadakan pertemuan.

Sanksi baru mengatur pengusiran 10 diplomat yang bekerja di Kedutaan Besar Rusia di Washington, larangan bagi perusahaan AS untuk secara langsung memperoleh obligasi Rusia yang diterbitkan setelah 14 Juni 2021 oleh Bank Sentral negara, Dana Kesejahteraan Nasional atau Kementerian Keuangan.

Selain itu, ada enam belas individu dan 16 organisasi ditampar dengan tindakan pembatasan atas dugaan campur tangan mereka dalam pemilihan presiden AS.

Ada juga sanksi tambahan yang mengklaim bahwa Rusia telah mendorong serangan Taliban terhadap tentara AS di Afghanistan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya