Berita

Sidang tuntutan Syahganda Nainggolan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Kamis, 15 April/RMOL

Hukum

Tangkis Pledoi Syahganda, JPU Pakai Keterangan Saksi Ahli Untuk Pertahankan Tuntutan 6 Tahun Penjara

KAMIS, 15 APRIL 2021 | 20:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Nota pembelaan (Pledoi) Inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan ditangkis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui nota jawabannya (Replik).

Dalam sidang lanjutan yang digelar hari ini, JPU mambacakan nota jawabanya dengan menyampaikan kembali keterangan saksi ahli yang dihadirkan di dalam persidangan sebelumnya.

Di mana, mereka mengambil keterangan saksi ahli sosiolog Dr. Trubus Rahardiansyah, yang memperkuat tuntutan yang diajukan JPU yang menilai Syahganda melanggar Pasal 14 ayat 1 UU 1/1946 terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Salah seorang Jaksa membacakan pernyataan Dr. Trubus mengenai definisi kabar bohong atau hoax, yaitu tindakan komunikasi suatu individu atau kelompok dalam interaksi sosial yang menyampaikan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan realitas sosial dan fakta-fakta sosial.

Dalam replik yang ditandatangani ketua tim penuntut umum Syahnan Tanjung itu, disampaikan bahwa jika ada pernyataan terdakwa Syahganda yang memiliki ciri penyebaran berita bohong dan juga mengundang keonaran, maka bisa dipastikan memiliki unsur perbuatan hukum.

"Dengan demikian, unsur menyiarkan berita bohong terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum," ujar Jaksa dalam sidang yang digelar di Ruang 1 Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Depok, Kamis (15/4).

Maka dari itu, Jaksa Syahnan dalam repliknya kukuh mempertahankan tuntutannya kepada Syahganda, yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Syahganda 6 tahun penjara.

"Uraian-uraian replik di atas, demi terciptanya keadilan dan menjamin kepastian hukum. Maka kami JPU tidak sependapat dengan nota pledoi dari tim penasihat hukum dan terdakwa. Kami tetap semula, pada amar tuntutan kami," ucap Syahnan dalam repliknya.

"Supaya majelis hakim yang memeriksa memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menimbulkan keonaran, sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat 1 UU 1/1946 KUHP," tandasnya.

Dalam sidang pembacaan pledoi pekan lalu, penasihat hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri mengatakan dalam nota pembelaannya menyebutkan bahwa tuntutan JPU tidak dapat dibuktikan.

Karena berdasarkan keterangan saksi lapangan atas nama Andika Fahreza menyatakan, dirinya yang merupakan seorang massa aksi ricuh menolak RUU omnibus law Cipta Kerja Oktober 2020 lalu, tidak terinspirasi dari cuitan Syahganda di Twitter yang menjadi materi dakwaan. Justru, dia terinspirasi mengikuti aksi karena melihat postingan di Instagram.

Sementara, Syahganda dalam pledoinya menyatakan bahwa dirinya merasa dijadikan kambing hitam oleh rezim yang tengah mengalami kemunduran demokrasi di masa sekarang ini. Selain itu juga, dia menilai JPU yang memberikan tuntutan 6 tahun penjara atas dugaan pelanggaran yang diarahkannya justru menunjukkan kesan tidak berpengalaman.

Adapun dalam sidang pemeriksaan sebelumnya, Sosiolog Trubus Rahardiansyah, juga memaparkan fungsi sosial media adalah untuk memudahkan manusia saling berkomunikasi. Dalam konteks pernyataan Syahganda di akun Twitternya, dia menilai itu telah menimbulkan keonaran.

Akan tetapi, terlihat ada kontradiksi pernyataan Dr. Trubus dengan yang di dalam BAP dan di depan persidangan. Sebab, dia sempat ditanya oleh penasihat hukum Syahganda mengenai hoax yang disampaikan di dalam kicauan clientnya.

"Saudara Ahli, Anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di Twitter merupakan bentuk ekspresi aspirasi. Lalu dimana letak hoaxnya Syahganda sehingga kemudian ditahan?” tanya Abdullah Alkatiri Rabu (24/2).

"Kalau soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya (untuk menjawab)," jawab Dr. Trubus.

Selanjutnya Abullah Alkatiri bertanya lagi, apakah pernyataan Syahganda di akun Twitter, yang menjadi materi dakwaan, yang berbunyi, “Selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw” adalah salah.

Untuk pertanyaan ini, saksi ahli yang adalah dosen di Universitas Trisakti mengatakan pernyataan itu tidak salah, dan di dalam sosiologi termasuk sebuah ekspresi.

Populer

Dua Menteri Pelesiran Di Tengah Pandemi, Relawan Jokowi: Segera Mengundurkan Diri, Dan Layak Untuk Dicopot

Rabu, 14 Juli 2021 | 13:43

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Sindiran Susi Ke Luhut Sukses Menyatukan Warganet: Mampus Lord Dimarahin!

Jumat, 16 Juli 2021 | 02:58

UPDATE

Haris Pertama Dapat Surat Panggilan Polisi Saat HUT KNPI, Waketum KNPI: Ada Yang Janggal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:57

Ulama Wanita

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:47

Achmad Nur Hidayat: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bisa Positif, Tapi Tidak Banyak

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:20

FSML Ke Pemerintah: Jamin Kebutuhan Rakyat Dan Jangan Paksa Vaksinasi!

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:58

Belajar Dari Pengalaman, Ekonom Pesimis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021 Akan Membaik

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:42

Pesan Jimmy Sebelum Wafat Kepada Pigai: Jangan Pelihara Kemunafikan, Jujurlah Pada Diri Sendiri

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:21

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Ekonom: Covid-19 Belum Beres Dan Ekonomi Terseok-seok Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Pengusaha

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:38

Rakyat Perlu Waspada, Pemerintah Berpotensi Ubah Batas Rasio Utang Dengan Dalih UU Corona

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:18

Catatan PKS Untuk Pemerintah Di Hari Anak Nasional Agar Tidak Lost Generation

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:44

Selengkapnya