Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net

Dunia

Pengamat: Kanada Sengaja Ciptakan Citra Teror Tentang Xinjiang, Hasil Koordinasi Dengan AS

RABU, 14 APRIL 2021 | 15:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

China bereaksi atas peringatan perjalanan terbaru yang dirilis oleh pemerintah Kanada, di mana mereka memperingatkan warganya yang memiliki 'ikatan keluarga atau etnis' dengan wilayah Xinjiang, akan berisiko ditahan secara sewenang-wenang saat bepergian ke sana.

Dalam dokumen yang dirilis oleh kantor Urusan Global Kanada pada Minggu (11/4) itu, pemerintah memperingatkan warganya bahwa otoritas lokal di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang 'telah menerapkan langkah-langkah keamanan invasif'.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa Kanada terlalu mengada-ada. Apa yang dikatakannya dalam peringatan perjalanan itu, sama sekali tidak berdasar.

"China adalah negara di bawah aturan hukum dan bertindak sesuai dengan hukum. Setiap warga negara asing di China, selama dia mematuhi hukum, tidak perlu khawatir," kata Zhao, pada konferensi persnya, seperti dikutip dari Global Time, Selasa (13/4)

Dalam beberapa tahun terakhir, Xinjiang telah dikunjungi oleh rekor jumlah turis Tiongkok dan asing, termasuk lebih dari 200 juta pada tahun 2019.

"Kami menyambut lebih banyak orang asing ke Xinjiang dan mempelajari lebih lanjut tentang situasi nyata di sana. Menghadapi fakta dan kebenaran, apa pun kebohongan dan informasi palsu akan dikalahkan," kata Zhao.

Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Urusan Luar Negeri China, mengatakan bahwa Kanada menggambarkan Xinjiang yang makmur dan stabil sebagai tempat 'penahanan sewenang-wenang' untuk menciptakan citra teror, dan untuk memuluskan cara untuk intervensi Aliansi Five Eyes dalam urusan yang berhubungan dengan Xinjiang.

"Dengan menghipnotis apa yang tidak pernah ada di Xinjiang menjadi cerita sensasional, Kanada menyesatkan publik, merendahkan pencapaian China dan bahkan legitimasi dalam pemerintahan Xinjiang,"kata Li.  

"Ini tindakan yang sangat berbahaya dan berbahaya," ujarnya.

Sebagai salah satu negara paling aktif yang mendesak pemboikotan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, parlemen Kanada mengeluarkan mosi tidak mengikat pada Februari yang mengatakan perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang merupakan 'genosida'.

Pada bulan Maret, Kanada kemudian menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan satu entitas di Xinjiang, bersama dengan anggota Aliansi Five Eyes seperti AS dan Inggris.

Gerakan Ottawa kali ini, menurut para ahli, adalah hasil dari koordinasi internal antara AS dan sekutunya - trik kuno yang mereka gunakan dalam urusan Hong Kong pada tahun 2020.

Para ahli mengatakan, dengan frasa intimidasi yang sama "risiko penahanan sewenang-wenang", Kanada, Australia, AS, dan Inggris memperingatkan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Hong Kong dan daratan China dalam tip perjalanan resmi terbaru dari Juli hingga September 2020.

"Pemerintah Kanada telah meremehkan penilaian orang-orang di dalam dan di luar Xinjiang, melebih-lebihkan kekuatan destruktif dari disinformasi dan fitnah Barat, yang akhirnya akan menjadi bumerang," kata Li.

"China tidak memiliki batasan pada perjalanan asing ke Xinjiang," kata Li Haidong, seraya mencatat bahwa hanya mereka yang telah melakukan kesalahan yang mungkin merasakan 'hati nurani yang bersalah' untuk mengunjungi Xinjiang seperti yang dijelaskan oleh Ottawa.

Populer

Terganjal Kasus KTP-el, Ganjar Pranowo Sulit Diusung PDIP pada Pilpres 2024

Senin, 27 Maret 2023 | 07:36

Bersama Sang Istri, Bupati Kapuas Ben Brahim Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi

Selasa, 28 Maret 2023 | 11:54

Kamaruddin Simanjuntak Minta Penetapan Tersangka Kliennya Diuji Bareskrim

Senin, 27 Maret 2023 | 00:07

Dubes Yusron Ihza Dilantik jadi Komisaris di PTDI

Jumat, 24 Maret 2023 | 04:51

Sengit, Pilkada Lampung Diprediksi Bakal Munculkan Lima Klaster Cagub

Kamis, 23 Maret 2023 | 04:49

Ini 2 Lembaga Survei yang Dibayar Tersangka Ben Brahim dan Ary Egahni untuk Dongkrak Elektabilitas

Rabu, 29 Maret 2023 | 10:35

Istri Pamer Gaya Hidup Mewah, Kapolri Diminta Copot Kabareskrim

Jumat, 24 Maret 2023 | 11:10

UPDATE

Muslim: Copot Ahok dan Nicke dari Pertamina

Minggu, 02 April 2023 | 09:12

Italia Keluarkan RUU Larang Pakai Bahasa Asing, Sanksi Hingga Rp 1,6 Miliar

Minggu, 02 April 2023 | 08:56

Kilang Dumai Meledak, Komisi VII: Ada Masalah Sistemik di Pertamina

Minggu, 02 April 2023 | 08:55

Penolakan Israel Justru Perkuat Elektabilitas Ganjar Pranowo

Minggu, 02 April 2023 | 08:53

Kecewa RI Batal jadi Tuan Rumah, Legislator Gerindra: Piala Dunia Murni Pertarungan Olahraga

Minggu, 02 April 2023 | 08:40

Soal Perempuan Tanpa Hijab Diserang, Presiden Iran: Itu Masalah Hukum

Minggu, 02 April 2023 | 08:24

AS Sebar 11 Relawan Peace Corps ke Tiga Provinsi di Indonesia

Minggu, 02 April 2023 | 08:04

Arab Saudi Imbau Jemaah Umrah Tak Bawa Banyak Uang Tunai dan Barang Mewah

Minggu, 02 April 2023 | 07:37

Rusia Dirotasi jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Ukraina Geram: Lelucon!

Minggu, 02 April 2023 | 07:20

Kejahatan Rasial Meningkat, Georgia Keluarkan Resolusi Anti-Hindufobia

Minggu, 02 April 2023 | 07:01

Selengkapnya