Berita

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono saat meninjau exit tol Bitung yang tergenang banjir/Ist

Presisi

Termasuk Jalur Tikus, Polri Libatkan 166.000 Personel Jaga Larangan Mudik

SELASA, 13 APRIL 2021 | 22:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Istiono menyebut, pihaknya mensiagakan  166.000 personel untuk menjaga larangan mudik di Jawa dan Bali, termasuk jalur-jalur tikus untuk penyekatan pemudik, disamping 333 pos penyekatan yang telah disiapkan.

Jumlah pos penyekatan ini jauh lebih banyak dibanding larangan mudik tahun 2020 yang berjumlah 146 titik.

"Sudah ada 333 titik kami tentukan sekat. Kami jamin tidak bisa lolos, karena jalan tikus yang lebih kecil akan kami hadang. Ke-333 titik itu akan disebar di jalur Jakarta menuju Jawa dan Jakarta menuju Sumatera," kata Istiono usai mendampingi Kapolri melaunching SINAR (Sim Presisi Nasional) di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat, Selasa (13/4).

Istiono menambahkan, pos-pos penyekatan itu sudah mereka bangun. Kemungkinan Rabu (14/4) Korlantas Polri akan mensurvey tujuan terbanyak mudik. Mulai dari jalur di Jawa Tengah, Purwokerto, Banyumas akan mereka survei untuk mencari dan menetapkan jalur tikus yang disekat.

Setelah disurvei, nantinya polisi akan menentukan jalur-jalur mana saja yang akan dilakukan penyekatan. Pada penyekatan ini, bukan hanya Polantas yang terlibat. Namun Polri juga akan kerahkan anggota dari Polres dan Polsek-polsek setempat.

"Jadi travel gelap jangan main-main, karena Covid-19 juga tidak bisa kita anggap main-main," tegasnya.

Irjen Istiono juga mengultimatum jajarannya yang bertugas menjaga pos penyekatan larangan mudik agar tidak coba-coba meloloskan pemudik. Jika hal itu terjadi ia tak segan memberi hukuman dua kali lipat.

"Bandel pasti ada, sanksi juga ada apalagi pada waktu operasi. Saya pastikan sanksi dua kali lipat hukumannya. Kalau dikurung 21 hari itu akan tambah 21 hari lagi. Saya pastikan itu hukumannya dua kali lipat," tegasnya.

Kendati ia memaklumi bahwa ada saja anggota yang bandel nantinya, namun ia menegaskan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, pelarangan mudik merupakan salah satu upaya memutus mata rantai penularan.

"Jadi pada waktu operasi diharapkan anggota tidak ada yang melakukan pelanggaran apalagi main-main dalam situasi ini. Semua harus melakukan aturan yang ditetapkan. Harus mematuhi SOP kita," tegasnya.

Populer

Dua Menteri Pelesiran Di Tengah Pandemi, Relawan Jokowi: Segera Mengundurkan Diri, Dan Layak Untuk Dicopot

Rabu, 14 Juli 2021 | 13:43

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Sindiran Susi Ke Luhut Sukses Menyatukan Warganet: Mampus Lord Dimarahin!

Jumat, 16 Juli 2021 | 02:58

UPDATE

Haris Pertama Dapat Surat Panggilan Polisi Saat HUT KNPI, Waketum KNPI: Ada Yang Janggal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:57

Ulama Wanita

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:47

Achmad Nur Hidayat: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bisa Positif, Tapi Tidak Banyak

Sabtu, 24 Juli 2021 | 04:20

FSML Ke Pemerintah: Jamin Kebutuhan Rakyat Dan Jangan Paksa Vaksinasi!

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:58

Belajar Dari Pengalaman, Ekonom Pesimis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2021 Akan Membaik

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:42

Pesan Jimmy Sebelum Wafat Kepada Pigai: Jangan Pelihara Kemunafikan, Jujurlah Pada Diri Sendiri

Sabtu, 24 Juli 2021 | 03:21

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Ekonom: Covid-19 Belum Beres Dan Ekonomi Terseok-seok Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Pengusaha

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:38

Rakyat Perlu Waspada, Pemerintah Berpotensi Ubah Batas Rasio Utang Dengan Dalih UU Corona

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:18

Catatan PKS Untuk Pemerintah Di Hari Anak Nasional Agar Tidak Lost Generation

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:44

Selengkapnya