KSP Moeldoko dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021-2020/Repro
Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2019-2020, masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk menutup celah korupsi secara sistemik.
"Harus diakui masih kita menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi. Adanya oknum di pemerintahan karena masih terjadi suap dan kickback, pungutan liar dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas sebagian oknum aparat penegak hukum," ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021-2020 yang disiarkan akun YouTube KPK, Selasa (13/4).
Akan tetapi, kata Moeldoko, dari 27 aksi di 3 fokus sektor Stranas PK, sudah menyentuh akar masalah.
"Dan perlu diperkuat implementasinya. Sudah ada kemajuan yang kita capai di tahun 2019-2020," kata Moeldoko.
Kemajuannya itu adalah pada sektor perizinan dan tata niaga. Di mana, menurut Moeldoko, layanan perizinan sudah semakin cepat dan menghemat waktu 5-14 hari karena dihapuskan SKDU dan izin gangguan serta diterapkannya
online single submission (OSS).
"Bansos pun seharusnya semakin tepat sasaran karena data DTKS dan NIK sudah mencapai 88 persen. Dan ini sangat penting khususnya di masa pandemi Covid-19," jelas Moeldoko.
Kemajuan kedua adalah di sektor keuangan negara. Tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel dengan diterapkannya e-katalog.
"E-katalog lokal di 6 provinsi, NTB, Jabar, DKI, Riau, Gorontalo dan Aceh. Dan e-katalog sektor di 4 Kementerian/lembaga yaitu Kementerian PUPR, Kementan, Kemendikbud, dan Kementerian Perhubungan. Aksi ini harus terus kita dorong di semua instansi agar semakin efisien dan akuntabel," terang Moeldoko.
Kemajuan terakhir adalah di sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Menurut Moeldoko, pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan APIP untuk pengawasan internal dan percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan
"Kami telah mengapresiasi pada seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, BUMN dan swasta serta seluruh elemen masyarakat sipil yang sudah menjalankan dan mendukung pelaksanaan aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dengan komitmen penuh dan sungguh-sungguh sehingga sebagian target mampu kita capai. Dan khususnya, kepada lembaga KPK yang selama ini telah menjalani kerjasama yang luar biasa saya sangat mengapresiasi," pungkas Moeldoko.
Acara ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dan diikuti secara daring oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Juga tampak hadir secara daring, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
