Marah Pejabatnya Disanksi UE, Khatibzadeh: Negosisasi Batal, Mereka Pengkhotbah HAM Palsu Bermotif Politik

Iran mengecam keputusan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi baru kepada 8 pejabat dan tiga entitas negara itu, di tengah upaya pembicaraan program nuklir yang alot.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan kekecewaannya.

Sebagai reaksi terhadap sanksi terbaru UE itu, Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran pun menangguhkan seluruh negosiasi yang sedang berlangsung dengan UE, termasuk tentang hak asasi manusia, dan seluruh kerja sama yang dihasilkan dari pembicaraan tersebut, terutama tentang terorisme, obat-obatan narkotika, dan pengungsi, tambah Khatibzadeh.

"Iran menangguhkan semua pembicaraan hak asasi manusia dan kerja sama yang dihasilkan dari pembicaraan ini dengan UE, terutama di bidang terorisme, obat-obatan dan pengungsi," kata Khatibzadeh di Twitter, seperti dikutip dari Kantor Berita IRNA, Selasa (13/4).

Khatibzadeh mengatakan bahwa tuduhan itu hanyalah klaim pribadi, UE adalah pengkhotbah HAM palsu yang hanya bermotif politik.

Dia mengatakan 'orang-orang ini' (pihak UE) adalah orang yang sama yang tetap diam dalam menghadapi pelanggaran berat hak asasi manusia dan tidak membantu Iran keluar dari sanksi AS  yang tidak manusiawi dan ilegal. Pura-pura prihatin dan menyesal, padahal sebenarnya 'orang-orang ini' harmonis dengan para pemberi sanksi dan kemudian menambah sanksi baru bagi Iran.

Menurutnya, sanksi yang diberikan UE tidak hanya batal demi hukum, tetapi juga lebih dari sebelumnya mencemarkan nama baik mereka yang dirugikan dari konteks luhur HAM itu sendiri.

Pemerintah Iran sedang mempelajari langkah-langkah kontra-sanksi terhadap UE, yang akan diumumkan kemudian, di tengah pembicaraan JCPOA yang lagi-lagi menemukan kebuntuan.

IRNA melaporkan, UE pada Senin(12/4)  mengeluarkan komunike di mana mereka mengumumkan delapan pejabat Iran dan tiga yayasan telah ditambahkan ke daftar sanksi hak asasi manusia.

Komunike, yang salinannya dipublikasikan di situs web UE, menunjukkan bahwa sanksi ini terkait dengan kerusuhan demonstrasi berdarah pada Oktober 2019, yang merupakan reaksi terhadap kenaikan harga gas.