Berita

Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Ney

Politik

Penggabungan Kemenristek Dan Kemendikbud Indikasi Kegagalan Jokowi Kelola Kementerian

SELASA, 13 APRIL 2021 | 07:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud mengindikasikan adanya kegagalan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Penilaian itu sebagaimana disampaikan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (13/4).

Dia mengurai bahwa penggabungan dua kementerian ini menjadi tanda bahwa Jokowi telah gagal dalam mengelola kementerian negara. Di mana dia selalu melakukan otak-atik kementerian tanpa berorientasi pada hasil kerja.


"Karena kita tahu sejak Jokowi menjadi presiden, nomenklatur menjadi Kemenristekdikti sejak 2014 silam. Baru sejak 2019 Ristek dipisah dari Dikti, yang kemudian berada di bawah Kemendikbud. Saat ini ketiganya Kemendikbud, Dikti, dan Ristek mau digabung menjadi satu," ujar Saiful.

Saiful juga menduga bahwa penggabungan dua kementerian itu bertujuan agar tidak terkesan Jokowi gagal mengelola ketiganya, yaitu Kemenristek, Dikti dan Kemendikbud.

"Selain itu saya melihat peleburan ketiganya bisa jadi mengindikasikan kegagalan Nadiem dalam mengelola Kemendikbud selama ini," pungkas Saiful.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya