Berita

Partai Demokrat/Net

Politik

SBY Daftarkan Merek Dan Lukisan Partai Demokrat, Pakar: Harus Dibedakan, Mana Aset Pribadi Dan Kepentingan Partai

SENIN, 12 APRIL 2021 | 17:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara diam-diam mendaftarkan merek dan lukisan Partai Demokrat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyita perhatian.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Nasional Lely Arrianie menyatakan, langkah SBY tersebut dianggap sebagai langkah dalam mepertahankan trah Cikeas di Partau Demokrat.

“Seperti ada kekhawatiran gitu, kalau saya (SBY) nggak ada lagi bagaimana nanti ya," ujar Lely dalam keterangannya, Senin (12/4).


"Sepertinya Pak SBY ada kekhawatiran seperti itu, dengan mendaftarkan atas nama pribadi itu. Orang kan kalau bikin hak paten itu menjaga agar tidak dicomot orang lain,” imbuhnya.

Kata Lely, pengakuan hak milik Demokrat atas nama pribadi SBY seperti mengklaim memilihkan lambang, lagu serta nama partai bertentangan pernyataan beberapa pendiri dan fungsionaris partai.

Menurutnya, harus bisa dibedakan mana aset pribadi dan yang menjadi kepentingan partai, sebab kepentingan partai merupakan kepanjangan kepentingan bangsa dan negara.

“Bagaimana cara Demokrat itu membedakan mana yang menjadi aset pribadi yang kemudian dikritik oleh kubu Moeldoko yang katanya dibawa menjadi aset pribadi dengan mana yang menjadi kepentingan partai," terangnya.

"Kepentingan partai itu kan kepentingan bangsa dan negara, bagaimana cara membedakannya, makanya sepertinya Demokrat itu ingin di seret, dirangkul, dipeluk atau apa namanya sebagai aset pribadi menurut saya,” sambungnya.

Lely juga mempertanyakan sikap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada pengakuan hak paten oleh SBY yang notabene adalah Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus ayahnya sendiri.

“Apakah AHY diem saja dengan pendaftaran itu, kalau begini saya membaca mungkin akan ada gejolak lain nantinya. Tinggal gimana Kemenkumham nanti,” pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya