Berita

Buletin Molotov yang dicetak oleh para aktivis di Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Batasi Internet, Aktivis Gencar Sebar Buletin Bawah Tanah

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 13:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembatasan internet oleh junta militer Myanmar membuat para aktivis revolusi mencari alternatif lain dengan buletin cetak bawah tanah.

Seorang aktivis berusia 30-an tahun bernama Lynn Thant (bukan nama asli) memulai buletin bawah tanah dan menamainya sebagai "Molotov".

"Ini adalah tanggapan kami terhadap mereka yang memperlambat arus informasi, dan itu merupakan ancaman bagi kami," ujarnya, seperti dikutip AFP.


Ribuan pembaca di seluruh negeri mengunduh versi PDF dari publikasi tersebut dan mencetak serta mendistribusikan salinan fisiknya ke seluruh lingkungan di Yangon dan Mandalay, serta daerah lainnya.

Meski menyadari risiko besar untuk membuat buletin tersebut, Lynn Thant tidak gentar.

"Jika kita menulis literatur revolusioner dan mendistribusikannya seperti ini, kita bisa berakhir di penjara selama bertahun-tahun," ujarnya.

"Bahkan jika salah satu dari kita ditangkap, ada anak muda yang akan terus memproduksi buletin Molotov. Bahkan jika salah satu dari kita terbunuh, orang lain akan muncul ketika seseorang jatuh. Buletin Molotov ini akan terus ada hingga revolusi berhasil," tambahnya.

Dia mengatakan sejauh ini publikasi tersebut telah menjangkau lebih dari 30 ribu orang di Facebook dan audiens utamanya adalah para aktivis Generasi Z.

Myanmar telah hidup di bawah kekuasaan militer selama 49 tahun sebelum beralih ke demokrasi pada 2011.

Selama itu, Myanmar memiliki sejarah panjang publikasi bawah tanah. Media independen berada di bawah ancaman, dengan 64 jurnalis ditangkap sejak kudeta dan 33 masih ditahan.

Menurut kelompok pemantau NetBlocks, selama 56 hari berturut-turut telah terjadi pemadaman Internet di Myanmar yang dilanda kudeta.

Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menunjukkan lebih dari 3.000 orang ditangkap dan lebih dari 700 orang meninggal dunia sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari.

Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya