Berita

Buletin Molotov yang dicetak oleh para aktivis di Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Batasi Internet, Aktivis Gencar Sebar Buletin Bawah Tanah

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 13:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pembatasan internet oleh junta militer Myanmar membuat para aktivis revolusi mencari alternatif lain dengan buletin cetak bawah tanah.

Seorang aktivis berusia 30-an tahun bernama Lynn Thant (bukan nama asli) memulai buletin bawah tanah dan menamainya sebagai "Molotov".

"Ini adalah tanggapan kami terhadap mereka yang memperlambat arus informasi, dan itu merupakan ancaman bagi kami," ujarnya, seperti dikutip AFP.


Ribuan pembaca di seluruh negeri mengunduh versi PDF dari publikasi tersebut dan mencetak serta mendistribusikan salinan fisiknya ke seluruh lingkungan di Yangon dan Mandalay, serta daerah lainnya.

Meski menyadari risiko besar untuk membuat buletin tersebut, Lynn Thant tidak gentar.

"Jika kita menulis literatur revolusioner dan mendistribusikannya seperti ini, kita bisa berakhir di penjara selama bertahun-tahun," ujarnya.

"Bahkan jika salah satu dari kita ditangkap, ada anak muda yang akan terus memproduksi buletin Molotov. Bahkan jika salah satu dari kita terbunuh, orang lain akan muncul ketika seseorang jatuh. Buletin Molotov ini akan terus ada hingga revolusi berhasil," tambahnya.

Dia mengatakan sejauh ini publikasi tersebut telah menjangkau lebih dari 30 ribu orang di Facebook dan audiens utamanya adalah para aktivis Generasi Z.

Myanmar telah hidup di bawah kekuasaan militer selama 49 tahun sebelum beralih ke demokrasi pada 2011.

Selama itu, Myanmar memiliki sejarah panjang publikasi bawah tanah. Media independen berada di bawah ancaman, dengan 64 jurnalis ditangkap sejak kudeta dan 33 masih ditahan.

Menurut kelompok pemantau NetBlocks, selama 56 hari berturut-turut telah terjadi pemadaman Internet di Myanmar yang dilanda kudeta.

Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menunjukkan lebih dari 3.000 orang ditangkap dan lebih dari 700 orang meninggal dunia sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya