Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Kecewa Pencopotan Karyawan Pelni, Saleh Daulay: Seolah Ada Kesalahan Besar Saat Mau Buat Pengajian Di Masjid

MINGGU, 11 APRIL 2021 | 13:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pencopotan pejabat PT Pelni gara-gara hendak membuat kajian Ramadhan online tanpa melengkapi izin kedireksian disayangkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay.

Dia menyayangkan sekaligus kecewa dengan tindakan sembrono petinggi Pelni tersebut. Sebab secara logika, kata Saleh, pejabat yang hendak menggelar kajian Ramadhan online tersebut sudah pasti orang baik.

"Saya sangat menyayangkan pencopotan pejabat yang mengundang penceramah ke mesjid yang ada Pelni. Pasalnya, pejabat tersebut adalah orang baik. Orang yang dinilai bertanggung jawab dalam mengisi kegiatan keagamaan di masjid,” tegas Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/4).


Seharusnya pejabat tersebut tidak perlu dicopot oleh pimpinan pelni. Apalagi alasaan pencopotan sebatas perizinan acara untuk perayaan bulan suci Ramadhan.

Ketua Fraksi PAN ini menilai bahwa jajaran direksi Pelni seharusnya sebatas meminta keterangan saja dari pihak terkait dan tidak perlu sampai mencopot jabatannya.

"Karena orangnya orang baik, semestinya tidak perlu dicopot. Kalaupun mau diminta keterangan, silakan saja. Kesannya, dengan pencopotan itu seakan-akan ada kesalahan besar dalam melaksanakan pengajian di masjid Pelni itu. Tentu ini tidak baik di mata publik,” tandasnya.

Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto memberi penjelasan mengenai peredaran poster kegiatan kajian Ramadhan online yang diisi beberapa tokoh agama. Kata Dede, sapaan akrabnya, dewan direksi Pelni belum memberi izin pembicara yang didatangkan pada acara itu, sehingga acara tersebut dibatalkan.

"Direksi sampai saat ini belum mendapat info pembicara yang akan diundang dalam kegiatan Ramadhan," katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pelni akhirnya memutuskan untuk meniadakan kegiatan ceramah dalam kegiatan Ramadhan. Sementara buntut dari pembatalan ini, ada pejabat yang dimutasi dari jabatannya ke posisi lain.

"Sementara ini yang dimutasi level supervisor dan dibebastugaskan sebagai VP," ujarnya. 


"Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus," tutupnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya