KANTOR Berita Antara memberitakan bahwa Kantor Berita Dewan Pemerintahan China akan menerbitkan laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Amerika Serikat sepanjang tahun 2020.
Dalam pernyataan resmi di Beijing, Senin, dewan kabinet China itu menjelaskan dokumen berjudul “Laporan Pelanggaran HAM di Amerika Serikat pada tahun 2020†berisi fakta-fakta penanganan pandemi oleh pihak tidak berkompeten di Washington hingga menimbulkan peristiwa yang tragis, kekacauan demokrasi di AS.
Hal itu menyebabkan tidak menentunya situasi politik, penderitaan etnis minoritas akibat diskriminasi rasial dan sosial yang berkelanjutan hingga menyebabkan kerusuhan yang mengancam keamanan publik, meningkatnya
polarisasi antara si kaya dan si miskin yang memperburuk ketimpangan sosial, dan sikap AS yang melanggar aturan internasional hingga mengakibatkan bencana kemanusiaan.
PandemiPada tahun 2020, pandemi Covid-19 telah menjadi ancaman utama kehidupan umat manusia. Di AS, pandemi tidak terkontrol akibat tindakan yang gegabah, demikian laporan Kantor Berita China tersebut.
Dewan Pemerintahan China dalam laporan itu juga menyinggung bahwa AS menjadi rumah bagi 5 persen penduduk dunia dan AS menyumbang lebih dari seperempat kasus positif COVID-19 di dunia serta memberikan kontribusi hampir seperlima kasus kematian global akibat pandemi itu.
Lebih dari 500.000 jiwa warga AS kehilangan nyawa akibat COVID-19, demikian laporan tersebut. Laporan itu juga menyoroti kelompok etnis minoritas di AS yang mengalami diskriminasi rasial secara sistematis sehingga membawa mereka dalam situasi sulit.
Dalam laporan itu, China menuding AS sebagai pihak yang merusak keamanan dan stabilitas global sebagaimana dikutip
Xinhua.
Perang HujatTidak perlu diragukan lagi bahwa serangan hujat China terhadap pelanggaran HAM di Amerika Serikat merupakan serangan balik alias balas dendam terhadap serangan hujat Amerika Serikat terhadap pelanggaran HAM di China.
Sama halnya dengan serangan hujat Rusia terhadap pelanggaran HAM di Amerika Serikat merupakan balas dendam terhadap serangan hujat Amerika Serikat terhadap pelanggaran HAM di Rusia.
Baik yang menyerang mau pun diserang hanya melihat kuman di seberang lautan sementara tidak melihat gajah di pelupuk mata sendiri. Menarik bahwa ternyata kini pelanggaran HAM potensial berfungsi sebagai senjata perang-hujat antara negara-negara adikuasa.
Syukur alhamdullilah, sampai saat naskah ini ditulis tampaknya Indonesia belum dianggap sebagai negara adikuasa maka belum dianggap perlu untuk dihujat dengan serangan tuduhan pelanggaran HAM atas nama politik mau pun pembangunan yang terjadi di persada Nusantara tercinta.
Meski konon PBB sudah resmi protes atas pembangunan sirkuit balap mobil Mandalika tanpa kejelasan kebenaran mau pun kelanjutannya.
Namun di balik semua itu sebenarnya hadir keprihatinan rakyat miskin dan masyarakat adat yang kebetulan dipaksa untuk harus menderita digusur atas nama pembangunan secara melanggar agenda Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia sebagai pedoman pembangunan infra struktur planet bumi abad XXI.
