Herman Khaeron: Pemerintah Seperti Memandang Tidak Penting Riset Dan Teknologi

Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menuai polemik di publik.

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron bahkan menyebut langkah tersebut seolah pemerintah telah memandang ristek tidak penting lagi.

“Kemenristek akan digabung ke Kemendikbud, sepertinya pemerintah memandang tidak penting ristek,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu (10/4).

Perlakuan tersebut berbeda dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di mana masalah investasi kini kepengurusannya dinaikkan kelas oleh pemerintah dalam sebuah kementerian.

Atas alasan tersebut, Anggota Komisi VI DPR ini akhirnya membenarkan apa yang disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, bahwa semua harus berdagang.

“Kemenristek dihapus lain halnya dengan BKPM yang naik kelas menjadi Kementrian Investasi. Benar kata mendag Lutfi, mari kita dagang,” tegasnya.

DPR RI dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun 2020-2021 telah menyetujui penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek.

Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro pun berpamitan saat meresmikan Science Techno Park Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan. Dia kegiatannya hari itu merupakan kunjungan kerjanya yang terakhir sebagai Menristek.

"Kunjungan daerah pertama saya sebagai Menristek itu adalah ke Unhas, kunjungan daerah maksudnya. Waktu itu saya membuka joint working group meeting Indonesia-Prancis dalam bidang penelitian didampingi rektor, dan hari ini mungkin akan kunjungan saya terakhir ke daerah sebagai Menristek," kata Bambang, Jumat (9/4/2021).

"Karena sesuai dengan hasil sidang paripurna DPR tadi, Kemenristek akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi artinya tak ada lagi Kemenristek dan tak ada lagi kunjungan daerah dari Menristek ke mana pun," tutupnya.