Berita

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov/Net

Dunia

Rusia Sesalkan Tudingan 'Perang Vaksin' Pada Moskow Dan Beijing Oleh Negara Barat

SABTU, 10 APRIL 2021 | 15:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tudingan sejumlah negara Barat kepada China dan Rusia yang menyebut kedua negara itu sedang melancarkan 'perang vaksin' disesalkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Lavrov mengatakan ia sangat prihatin atas tudingan-tudingan yang menuduh Rusia dan sekutunya China memanfaatkan vaksin sebagai alat geopolitik.

"Ini adalah cerminan dari masalah yang berkaitan dengan vaksinasi di Barat, termasuk di UE," katanya. "Kami tidak pernah membuat pernyataan kritis dengan tidak masuk akal, dan kami tidak pernah bersukacita atas kemalangan mereka, termasuk dalam hal vaksin," kata Lavrov dalam konferensi pers bersama dengan Wakil Perdana Menteri Kazakhstan dan Menteri Luar Negeri Mukhtar Tleuberdi, seperti dikutip dari CGTN, Sabtu (10/4).


"Sementara Presiden kami berbicara tentang kerja sama dan mengumpulkan upaya, politisi Barat, melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, menilai dari reaksi mereka," kata Lavrov.

“Kami bekerjasama dengan mereka yang menginginkan ini (kerjasama), yang peduli pada kesehatan rakyatnya,” tambahnya.

Sementara, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan vaksin adalah senjata untuk melawan pandemi global dan menyelamatkan nyawa, bukan alat untuk manuver politik.

Itu disampaikan Zhao sebagai tanggapan atas klaim Taiwan bahwa China akan membantu Paraguay dengan vaksin jika negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Karena terbatasnya jumlah vaksin Covid-19 yang disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada banyak kritik tentang nasionalisme vaksin karena laporan media menyoroti bahwa vaksin diblokir atau didistribusikan secara tidak merata.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Presiden Indonesia Joko Widodo mengecam negara-negara kaya untuk nasionalisme vaksin, dengan mengatakan bahwa "negara miskin, negara berkembang, negara maju harus diberikan perlakuan yang sama. Jika tidak, pandemi tidak akan berakhir."

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya