Berita

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov/Net

Dunia

Rusia Sesalkan Tudingan 'Perang Vaksin' Pada Moskow Dan Beijing Oleh Negara Barat

SABTU, 10 APRIL 2021 | 15:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tudingan sejumlah negara Barat kepada China dan Rusia yang menyebut kedua negara itu sedang melancarkan 'perang vaksin' disesalkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Lavrov mengatakan ia sangat prihatin atas tudingan-tudingan yang menuduh Rusia dan sekutunya China memanfaatkan vaksin sebagai alat geopolitik.

"Ini adalah cerminan dari masalah yang berkaitan dengan vaksinasi di Barat, termasuk di UE," katanya. "Kami tidak pernah membuat pernyataan kritis dengan tidak masuk akal, dan kami tidak pernah bersukacita atas kemalangan mereka, termasuk dalam hal vaksin," kata Lavrov dalam konferensi pers bersama dengan Wakil Perdana Menteri Kazakhstan dan Menteri Luar Negeri Mukhtar Tleuberdi, seperti dikutip dari CGTN, Sabtu (10/4).


"Sementara Presiden kami berbicara tentang kerja sama dan mengumpulkan upaya, politisi Barat, melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, menilai dari reaksi mereka," kata Lavrov.

“Kami bekerjasama dengan mereka yang menginginkan ini (kerjasama), yang peduli pada kesehatan rakyatnya,” tambahnya.

Sementara, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan vaksin adalah senjata untuk melawan pandemi global dan menyelamatkan nyawa, bukan alat untuk manuver politik.

Itu disampaikan Zhao sebagai tanggapan atas klaim Taiwan bahwa China akan membantu Paraguay dengan vaksin jika negara memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Karena terbatasnya jumlah vaksin Covid-19 yang disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada banyak kritik tentang nasionalisme vaksin karena laporan media menyoroti bahwa vaksin diblokir atau didistribusikan secara tidak merata.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Presiden Indonesia Joko Widodo mengecam negara-negara kaya untuk nasionalisme vaksin, dengan mengatakan bahwa "negara miskin, negara berkembang, negara maju harus diberikan perlakuan yang sama. Jika tidak, pandemi tidak akan berakhir."

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya