Negara di Afrika Timur ini baru saja menggelar pemilihan presiden. Banyak yang memastikan sang petahana Presiden Ismail Omar Guelleh akan kembali menduduki kursi orang nomor satu. Spekulasi pun banyak berkembang, wacana internasional banyak berfokus pada China, yang membawa Djibouti pada kenaikan ekonomi melalui Belt and Road Initiative.
Para pengamat menilai, China, walau saat ini tidak terlalu memainkan perannya di pemerintahan Guelleh, tetap akan mempertahankan cengkeraman ekonominya di negara Afrika timur itu setelah pemilihan.
Dalam banyak hal, hubungan antara Djibouti dan China merupakan studi kasus tentang bagaimana Beijing menggunakan strategi investasi infrastruktur globalnya, Belt and Road Initiative, untuk meningkatkan pengaruh ekonominya dan memperkuat posisinya sebagai investor teratas di Afrika. Ini sebuah prioritas geopolitik utama, dengan ekonomi dan populasi yang berkembang pesat.
Tetapi ini juga merupakan kisah tentang bagaimana sebuah negara Afrika kecil, tanpa sumber daya alam, telah membuka diri bagi kekuatan internasional untuk mengambil keuntungan dari lokasinya yang strategis di pintu masuk ke Laut Merah.
"Dalam menerima arus masuk modal dan pinjaman China yang sangat besar, Djibouti sekarang menemukan dirinya dalam situasi ketergantungan ekonomi yang berisiko mengancam otonominya", tulis Sonia Le Gouriellec, spesialis Tanduk Afrika di Universitas Katolik Lille, dalam Revue de Défense Nationale (Tinjauan Pertahanan Nasional), seperti dikutip dari
AFP, Sabtu (10/4).
Pembukaan pangkalan militer China di Djibouti pada tahun 2017 - satu-satunya pangkalan permanen Tentara Pembebasan Rakyat di luar China - memberikan tanda yang jelas tentang hubungan yang kuat antara kedua negara. 400 tentara China di sana terletak hanya tujuh kilometer dari pangkalan militer AS, yang menampung sekitar 4.000 tentara Amerika.
Bukan hanya China dan Amerika, Jepang dan Italia juga memiliki pasukan di Djibouti dan Prancis, penguasa kekaisaran negara itu dari tahun 1883 hingga 1977 juga memiliki pangkalan militer terbesar di Afrika di sana, dengan sekitar 1.500 tentara.
Beijing sudah menargetkan Djibouti pada awal 2000-an -berinvestasi dalam pembangunan sekolah dan stadion serta merenovasi jalan dan gedung resmi, termasuk kementerian luar negeri. Investasi China meningkat setelah Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012 dan meresmikan Belt and Road Initiative pada tahun berikutnya.
Tiga pencapaian utama di bawah Xi adalah pelabuhan besar multiguna Doraleh, jalur kereta api antara Djibouti dan Ethiopia, dan jalur pipa gas antara kedua negara. Djibouti juga menjadi tuan rumah Zona Perdagangan Bebas Internasional buatan China, di mana bisnis dapat beroperasi tanpa membayar pajak penghasilan, pajak properti, pajak dividen atau PPN. Secara total, China telah menghabiskan 14 miliar dolar AS untuk investasi dan pinjaman untuk Djibouti antara tahun 2012 dan 2020.
"Alasan Beijing telah berinvestasi begitu banyak di Djibouti adalah karena memberi China komponen Afrika dalam jaringan besar yang disebut 'Jalur Sutra maritim', di salah satu dari sedikit negara yang secara politik stabil di kawasan itu", kata seorang ahli Inggris di Tanduk Afrika yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Gerard Prunier, seorang sejarawan di Institut des Mondes Africains (Institut Dunia Afrika), mengatakan,
Djibouti adalah jembatan menuju negara-negara Afrika pedalaman, termasuk negara-negara yang jauh lebih menjanjikan secara ekonomi seperti Ethiopia.
Thierry Pairault, pakar hubungan Sino-Afrika di think tank CNRS Paris mengatakan, Djibouti melihat manfaat nyata dari masuknya investasi dan pinjaman China. Negara ini jelas membutuhkan pendanaan dan tidak ada orang lain yang bisa dituju.
Zach Vertin, penasihat senior duta besar AS untuk PBB, menulis dalam sebuah laporan untuk The Brookings Institution yang diterbitkan pada Juni 2020.
“Elit Djibouti percaya bahwa keuangan, teknologi, dan volume perdagangan Tiongkok dapat mendorong negara mereka menjadi 'Singapura di Afrika',†katanya.
Tujuannya jelas, seperti Singapura, manfaatkan geografi uniknya dengan melewati rute pengiriman komersial utama untuk menjadi pusat logistik, layanan, dan pengiriman global di dunia yang bergeser ke Asia dan Indo-Pasifik, menurutnya.
"Tapi hubungan Sino-Djibouti telah “mendingin selama beberapa tahun terakhir; ini seperti pernikahan yang perlahan terurai, †kata Prunier.
Hutang adalah masalah besar. China memegang lebih dari 70 persen utang Djibouti, yang menurut beberapa pengamat mengancam kedaulatan negara Afrika. Mereka khawatir Djibouti akan mengalami nasib yang sama seperti Sri Lanka, yang harus menyerahkan kendali pelabuhan kepada perusahaan China karena tidak dapat membayar kembali pinjaman yang telah ditandatangani dengan China.
Namun, China telah belajar dari kesalahannya di Sri Lanka, kata pakar Inggris yang tidak disebutkan namanya. China akan bersedia untuk menegosiasikan kembali hutang karena tidak ingin terlihat seperti orang jahat.
Masalahnya adalah bahwa keuntungan bagi Djibouti dari investasi dan pinjaman China tampak meragukan. Pelabuhan di Doraleh, misalnya, tampak sebagian besar berwawasan ke luar.
"Ini tidak banyak membantu pekerjaan lokal; terutama perusahaan China yang mendapat untung darinya. Uang China memiliki pengaruh yang sangat terbatas bagi orang Djibouti," kata Pairault.
Antusiasme China juga menurun. Beberapa proyek seperti jalur kereta api ke Ethiopia lambat membuahkan hasil.
"China menyadari bahwa proyek yang mereka danai belum tentu menghasilkan keuntungan," kata Pairault.
Sementara Prunier berkata, "Mereka mulai merasa agak sempit di pangkalan militer mereka, dengan orang Amerika di sebelahnya dan Prancis juga di dekatnya."
Namun, walau hubungannya dengan Djibouti mulai dingin, China tidak akan mudah melepaskan begitu saja.
"Ini tetap menjadi bagian penting dari Belt and Road Initiative," kata Pairault.
Mungkin, Djobouti akan mendekatkan dirinya dengan pemain lain, Prancis misalnya.
"Tidak ada negara lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan China dalam hal meminjamkan uang, tetapi masuk akal jika Djibouti akan memperdalam hubungannya dengan negara lain," kata Pairault.
