Koalisi oposisi Malaysia, Pakatan Harapan (PH) telah menunjuk Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri untuk pemilihan umum berikutnya.
Penunjukan itu diumumkan dalam dokumen yang disebut "Port Dickson Resolution" yang dirilis koalisi pada Jumat (9/4).
"Mundurnya para pemimpin Pakatan Harapan di Port Dickson pada 8 dan 9 April memutuskan bahwa ketua Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memimpin kampanye pemilihan umum ke-15 dan kemudian ditunjuk sebagai calon perdana menteri Malaysia," bunyi dokumen itu, seperti dikutip Channel News Asia.
Dokumen itu juga berisi desakan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mendorong Yang Dipertuan Agung untuk mengumpulkan kembali parlemen dan mengakhiri keadaan darurat.
Pada Januari, Muhyiddin meminta Yang Dipertuan Agung untuk memberlakukan keadaan darurat karena lonjakan kasus Covid-19. Deklarasi tersebut telah menyebabkan parlemen ditangguhkan, sementara cabang eksekutif dan yudikatif terus berfungsi.
Selain itu, keadaan darurat juga membuat pemilu dikesampingkan.
Jika sesuai jadwal, pemilu Malaysia akan jatuh pada 2023. Tetapi Muhyiddin berkomitmen untuk melakukan pemilu cepat. Kendati begitu, pandemi Covid-19 membuat Muhyiddin melegitimasi pemerintahannya lebih panjang.
Pada September lalu, Anwar telah mengklaim memiliki mayoritas dukungan di parlemen untuk membentuk pemerintahan.
Dalam Port Dickson Resolution, PH menyebut siap untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan pihak mana pun.
"Kami akan memulai serangkaian roadshow ke negara bagian untuk memberi pengarahan kepada orang-orang tentang sikap Pakatan Harapan dan penawaran tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi rakyat, stabilitas politik, dan krisis pandemi Covid-19," tambahnya.
Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa PH adalah aliansi politik yang dinamis, demokratis dan pragmatis yang siap memikul tanggung jawab untuk memulihkan negara setelah pemilihan umum berikutnya.
