Berita

Anak-anak migran/Net

Dunia

AS Gelontorkan Rp 874 Miliar Sepekan Untuk Tangani Anak-anak Migran

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 11:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah mencabut kebijakan pembatasan migran yang diberlakukan era Donald Trump, pemerintahan Presiden Joe Biden cukup kewalahan, khususnya untuk menangani anak-anak migran tanpa pendamping.

The Washington Post pada Kamis (8/4) melaporkan, pemerintah harus menghabiskan 60 juta dolar AS atau setara dengan Rp 874 milliar (Rp 14.500/dolar AS) setiap pekannya untuk mempertahankan hak asuh anak-anak migran.

Sejauh ini, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menangani setidaknya 16 ribu anak migran yang bellum diserahkan kepada anggota  keluarga atau sponsornya di AS.


Jumlah tersebut merupakan rekor anak-anak migran yang melintasi perbatasan AS. Bahkan tempat penampungan permanen kekurangan tempat tidur karena hanya memiliki 7.700 unit.

Alhasil, pemerintahan Biden membuat 10 fasilitas tempat penampungan untuk 16 ribu tempat tidur tambahan di pusat konvensi dan militer.

Sampai saat ini, tempat penampungan baru menampung sekitar 8.500 anak, dengan 4.000 anak menunggu untuk dipindahkan dari fasilitas permanen.

Biaya untuk menyediakan makanan bagi seorang anak dan barang-barang lain yang diperlukan di tempat penampungan permanen dilaporkan mencapai 290 dolar AS setiap hari.

Jurubicara Administrasi HHS untuk Anak dan Keluarga, Kenneth Wolfe, mengatakan biaya merawat anak di tempat darurat baru hampir 2,5 kali lebih tinggi karena kebutuhan untuk mengembangkan fasilitas dengan cepat dan mempekerjakan staf dalam waktu singkat.

Biaya untuk satu anak di bawah umur selama satu bulan juga mencapai 24 ribu dolar AS.

Biaya untuk menghidupi anak-anak migran di tempat penampungan sendiri diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang.

Diperkirakan AS akan memiliki sekitar 22 ribu hingga 26 ribu anak migran setiap  bulannya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya