Berita

Anak-anak migran/Net

Dunia

AS Gelontorkan Rp 874 Miliar Sepekan Untuk Tangani Anak-anak Migran

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 11:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah mencabut kebijakan pembatasan migran yang diberlakukan era Donald Trump, pemerintahan Presiden Joe Biden cukup kewalahan, khususnya untuk menangani anak-anak migran tanpa pendamping.

The Washington Post pada Kamis (8/4) melaporkan, pemerintah harus menghabiskan 60 juta dolar AS atau setara dengan Rp 874 milliar (Rp 14.500/dolar AS) setiap pekannya untuk mempertahankan hak asuh anak-anak migran.

Sejauh ini, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menangani setidaknya 16 ribu anak migran yang bellum diserahkan kepada anggota  keluarga atau sponsornya di AS.


Jumlah tersebut merupakan rekor anak-anak migran yang melintasi perbatasan AS. Bahkan tempat penampungan permanen kekurangan tempat tidur karena hanya memiliki 7.700 unit.

Alhasil, pemerintahan Biden membuat 10 fasilitas tempat penampungan untuk 16 ribu tempat tidur tambahan di pusat konvensi dan militer.

Sampai saat ini, tempat penampungan baru menampung sekitar 8.500 anak, dengan 4.000 anak menunggu untuk dipindahkan dari fasilitas permanen.

Biaya untuk menyediakan makanan bagi seorang anak dan barang-barang lain yang diperlukan di tempat penampungan permanen dilaporkan mencapai 290 dolar AS setiap hari.

Jurubicara Administrasi HHS untuk Anak dan Keluarga, Kenneth Wolfe, mengatakan biaya merawat anak di tempat darurat baru hampir 2,5 kali lebih tinggi karena kebutuhan untuk mengembangkan fasilitas dengan cepat dan mempekerjakan staf dalam waktu singkat.

Biaya untuk satu anak di bawah umur selama satu bulan juga mencapai 24 ribu dolar AS.

Biaya untuk menghidupi anak-anak migran di tempat penampungan sendiri diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang.

Diperkirakan AS akan memiliki sekitar 22 ribu hingga 26 ribu anak migran setiap  bulannya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya