Berita

Anak-anak migran/Net

Dunia

AS Gelontorkan Rp 874 Miliar Sepekan Untuk Tangani Anak-anak Migran

JUMAT, 09 APRIL 2021 | 11:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah mencabut kebijakan pembatasan migran yang diberlakukan era Donald Trump, pemerintahan Presiden Joe Biden cukup kewalahan, khususnya untuk menangani anak-anak migran tanpa pendamping.

The Washington Post pada Kamis (8/4) melaporkan, pemerintah harus menghabiskan 60 juta dolar AS atau setara dengan Rp 874 milliar (Rp 14.500/dolar AS) setiap pekannya untuk mempertahankan hak asuh anak-anak migran.

Sejauh ini, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menangani setidaknya 16 ribu anak migran yang bellum diserahkan kepada anggota  keluarga atau sponsornya di AS.


Jumlah tersebut merupakan rekor anak-anak migran yang melintasi perbatasan AS. Bahkan tempat penampungan permanen kekurangan tempat tidur karena hanya memiliki 7.700 unit.

Alhasil, pemerintahan Biden membuat 10 fasilitas tempat penampungan untuk 16 ribu tempat tidur tambahan di pusat konvensi dan militer.

Sampai saat ini, tempat penampungan baru menampung sekitar 8.500 anak, dengan 4.000 anak menunggu untuk dipindahkan dari fasilitas permanen.

Biaya untuk menyediakan makanan bagi seorang anak dan barang-barang lain yang diperlukan di tempat penampungan permanen dilaporkan mencapai 290 dolar AS setiap hari.

Jurubicara Administrasi HHS untuk Anak dan Keluarga, Kenneth Wolfe, mengatakan biaya merawat anak di tempat darurat baru hampir 2,5 kali lebih tinggi karena kebutuhan untuk mengembangkan fasilitas dengan cepat dan mempekerjakan staf dalam waktu singkat.

Biaya untuk satu anak di bawah umur selama satu bulan juga mencapai 24 ribu dolar AS.

Biaya untuk menghidupi anak-anak migran di tempat penampungan sendiri diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang.

Diperkirakan AS akan memiliki sekitar 22 ribu hingga 26 ribu anak migran setiap  bulannya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya