Berita

Raker di Komisi IX DPR RI/Net

Politik

Dirut Bio Farma Dicecar Komisi IX DPR Gara-gara Presentasi Belum Lengkap

KAMIS, 08 APRIL 2021 | 12:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, serta Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir pada Kamis (8/4).

Rapat ini membahas sejumlah agenda antara lain strategi vaksinasi Covid-19 dalam mencapai herd immunity di Indonesia, penjelasan terkait ketersediaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi program pemerintah, dan penjelasan terkait kesiapan penyediaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong beserta regulasinya.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kejelasan atas ketersediaan jumlah vaksin seperti AstraZeneca berikut jadwal program vaksinasi.


"Apa yang ada dibenak saya, kegelisahan saya dalam rapat ini, saya kira teman-teman juga dibuat rapat ini, harus dituntaskan dulu. Saya belum menemukan jawabannya dalam presentasi yang dibawa (Menkes dan Bio Farma) hari ini," kata Saleh Daulay.

Senada, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Elva Hartati yang meminta Dirut PT Bio Farma memperjelas paparannya dalam rapat. Terutama, terkait progres pengadaan vaksin untuk kebutuhan program gotong royong pemerintah.

"Kami mohon kepada Dirut PT Bio Farma, tentang paparannya ini kayaknya tidak lengkap belum detail. Disampaikan berapa yang akan datang vaksin? Apa saja bentuknya? Bagaimana progres pengadaan vaksin untuk kebutuhan program gotong royong?" kata Elva.

"Bagaimana dengan schedule kedatangan vaksin, penyuntikan vaksin dalam program gotong royong? Tolong jelaskan vaksin apa saja dan dijabarkan timelinenya, lalu bagaimana target produksi vaksin yang akan dilaksanakan oleh PT Bio Farma?" imbuhnya menegaskan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris selaku pimpinan rapat mengusulkan rapat diskorsing. Ia meminta kepada Menkes Budi Gunadi, Kepala BPOM dan Dirut PT Bio Farma untuk melengkapi bahan presentasi rapat.

Namun, politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi kejujuran Menkes Budi Gunadi yang menyebut saat ini vaksin stok masih kurang.

"Saya pribadi mengapresiasi kok Pak Menkes sudah terbuka ke publik juga bahwa kita kekurangan vaksin. Karena memang dalam menghadapi pandemi Covid-19 ya keterbukaan informasi, transparansi itu penting sekali, sehingga masyarakat juga bisa merubah perilaku lah Pak," tuturnya.

"Tapi saya rasa kita skor dulu, khususnya Pak Menkes dan Pak Dirut Bio Farma bisa melengkapi lah," demikian Charles Honoris.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya