PM Kamboja: Pegawai Negeri Yang Menolak Suntik Vaksin Covid-19 Berisiko Kehilangan Pekerjaan

Penduduk Kamboja khususnya yang berstatus sebagai pegawai pemerintahan, wajib menerima suntikan vaksin Covid-19. Barangsiapa yang menolak, maka ia akan dikenakan sanksi teguran sampai pemecatan.

Perdana Menteri Hun Sen memperingatkan hal itu dengan mengatakan bahwa suntikan vaksin bisa mencegah penyebaran virus, sehingga wajib bagi pekerja negara untuk disuntik sebagai perlindungan diri dan juga kolega di dekatnya.

Dalam pesan audio pada Rabu (6/4), Hun Sen menjelaskan bahwa mereka yang belum divaksinasi berisiko lebih tinggi tertular virus corona baru dan menularkannya ke orang lain.

“Saya ingin menjelaskan bahwa vaksinasi hanya bersifat sukarela. Namun ke depan vaksinasi menjadi kewajiban bagi beberapa pekerjaan, terutama bagi anggota TNI dan PNS,” ujarnya.

Hun Sen mengatakan selama program vaksinasi yang diberikan kepada pegawai negeri di tingkat nasional dan daerah dalam beberapa hari terakhir, dia telah memperhatikan dua jenis kelompok.

Jenis yang pertama, adalah mereka yang ingin segera divaksinasi karena khawatir akan terjadi apa-apa jika tidak ada tindakan pencegahan itu. Yang kedua adalah mereka yang menghindari vaksinasi, konon karena takut akan efek samping.

Hun Sen kemudian mengingatkan, ketika lembaga pemerintah berhasil mencapai 70 persen vaksinasi, maka bagi mereka yang menolak untuk divaksin akan diberi peringatan sampai kepada pemutusan kerja.

"Dapatkan vaksinasi untuk melindungi hidup Anda sendiri, dan bergabunglah dalam perang melawan Covid-19, atau kelanjutan pelayanan Anda dalam tugas negara tidak lagi diperlukan," kata Hun Sen.

Hun Sen juga meminta agar semua menteri mendata jumlah pejabat yang divaksinasi penuh, mereka yang masih membutuhkan dosis kedua, dan mereka yang tidak mau divaksinasi.