Berita

Perdana Menteri India, Narendra Modi/Net

Dunia

Oposisi: Butuh Waktu 15 Tahun Bagi India Untuk Vaksinasi Populasi Jika Modi Terus Ekspor Vaksin

RABU, 07 APRIL 2021 | 09:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Program vaksinasi Covid-19 yang tengah digalang oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dikritik oleh oposisi.

Kritikan berfokus pada banyaknya dosis vaksin yang diekspor oleh India, sementara kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi.

Salah satu yang melontarkan kritik adalah Partai Aam Aadmi (AAP) yang mengusai New Delhi. Jurubicara AAP, Raghav Chadha mempertanyakan pemerintah pusat yang dianggapnya mengesampingkan rakyatnya sendiri.


"Pemerintah Modi telah mengekspor dosis vaksin ke 84 negara. Jika Anda menghitung jumlah dosis yang diekspor, Anda akan tahu bahwa itu lebih tinggi dari jumlah dosis yang diberikan kepada orang-orang di India," ujarnya, seperti dikutip Sputnik.

"Haruskah kita peduli dengan orang-orang dari negara kita sendiri atau dari negara lain?" sindirnya.

Menurut Chadha, membutuhkan warktu hingga 15 tahun bagi India untuk memvaksinasi seluruh populasi yang berjumlah lebih dari 1,3 miliar jika kecepatan distribusi vaksin di dalam negeri masih seperti saat ini.

"Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa untuk menahan virus, setidaknya 70 persen populasi harus divaksinasi. Butuh 10 tahun untuk membaksinasi 70 persen populais negara jika vaksinasi berlanjut pada kecepatan saat ini dan memvaksinasi semua orang di negara itu akan memakan waktu sekitar 15 tahun," ujarnya.

Data  dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga menunjukkan, lebih dari 79 juta orang telah divaksinasi hingga Minggu malam (4/4).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya