Rustam Efendi saat di kantor KPK/RMOLBengkulu
Penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di Bengkulu dinilai masih lemah.
Atas alasan itulah, Ketua Lembaga Swadya Masyarakat Front Pembela Rakyat (FPR) Bengkulu, Rustam Efendi, kembali mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin kemarin (5/4).
Kedatangan Rustam tak lain untuk berkoordinasi atas laporan yang sebelumnya pernah disampaikan ke pihak KPK. Termasuk dapat ikut serta dalam menangani kasus hukum yang ada di Bengkulu.
"Kedatangan kita adalah untuk berkoordinasi terkait laporan yang pernah kita laporkan beberapa waktu lalu. Di antaranya adalah kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Bengkulu," kata Rustam Efendi, Selasa (6/4), dikutip
Kantor Berita RMOLBengkulu.
Rustam juga menyebutkan beberapa kasus yang dia bawa saat berkoordinasi dengan pihak KPK. Antara lain kasus Bank Bengkulu, Dana bagi hasil, kasus dana hibah KONI, dan kasus lainnya.
Dirinya juga meminta agar KPK bisa bekerja secara profesional dan menjadi contoh bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus besar seperti kasus korupsi. Khususnya yang terjadi di Bengkulu.
Tidak hanya itu, di sela berkordinasi Rustam juga mengingatkan pihak KPK terkait masalah dugaan suap ekspor benur yang melibatkan pejabat-pejabat Bengkulu. Dirinya meminta KPK untuk menuntaskan kasus tersebut.
Serta segera menetapkan tersangka, jika ada keterlibatan pihak-pihak pejabat Bengkulu atas kasus benur ini.
Namun, jika tidak ada keterlibatan, pihaknya meminta KPK untuk bijak dalam menangani kasus ini. Jangan sampai merusak citra dan nama baik Bengkulu.
"Karena kita tidak ingin nama Provinsi Bengkulu buruk di mata nasional dan terkenal akan kasus-kasus korupsi. Sehingga kami minta betul KPK serius menangani kasus suap benur ini," tutup Rustam.
