Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani/Net

Politik

Kalau Moeldoko Cs Waras, Semestinya Malu Menyarankan SBY Buat Partai Baru

SELASA, 06 APRIL 2021 | 10:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan-pernyataan dari kubu Moeldoko pasca penolakan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Kemenkumham dinilai semakin aneh.

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, pernyataan Jurubicara KLB versi Moeldoko, Muhammad Rahmad yang meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendirikan partai baru adalah upaya mencari sensasi semata.

"Gerombolan KLB abal-abal pasca penolakan pengesahan hasil KLB oleh Menkumham terus-menerus membuat sensasi untuk mencari perhatian," ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/4).


Kamhar menyebut, Rahmad memutarbalikkan fakta seolah memiliki legal standing dan legitimasi atas Partai Demokrat. Padahal Kemenkumham telah secara tegas menolak gerakan yang diklaim KLB versi Moeldoko itu.

"Rahmad sama sekali tak punya hak berbicara atas nama atau membawa-bawa Partai Demokrat pasca pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Demokrat sejak 2013 yang lalu. Apalagi pasca penolakan pengesahan hasil KLB abal-abal," tegasnya.

"Jika normal dan waras semestinya malu," imbuh Kamhar.

Kamhar menilai pernyataan Rahmad tersebut seperti wacana picisan yang semakin mempermalukan diri mereka di mata publik.

"Mungkin ini yang dimaksud Razman, gerombolan KLB abal-abal banyak yang terpapar 'virus halusinasi'. Tak bisa membedakan hayalannya dengan kenyataan," demikian Kamhar Lakumani.

Rahmad sebelumnya mempersilakan SBY untuk membentuk partai baru. Pernyataan itu menjawab Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng agar kubu Moeldoko membentuk partai baru.

"Terserah kepada SBY mau dikasih nama apa. Ada yang mengusulkan diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas)," kata juru bicara (jubir) kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, dalam keterangan tertulis, Senin (5/4) kemarin.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya