Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani/Net

Politik

Kalau Moeldoko Cs Waras, Semestinya Malu Menyarankan SBY Buat Partai Baru

SELASA, 06 APRIL 2021 | 10:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan-pernyataan dari kubu Moeldoko pasca penolakan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Kemenkumham dinilai semakin aneh.

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, pernyataan Jurubicara KLB versi Moeldoko, Muhammad Rahmad yang meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendirikan partai baru adalah upaya mencari sensasi semata.

"Gerombolan KLB abal-abal pasca penolakan pengesahan hasil KLB oleh Menkumham terus-menerus membuat sensasi untuk mencari perhatian," ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/4).


Kamhar menyebut, Rahmad memutarbalikkan fakta seolah memiliki legal standing dan legitimasi atas Partai Demokrat. Padahal Kemenkumham telah secara tegas menolak gerakan yang diklaim KLB versi Moeldoko itu.

"Rahmad sama sekali tak punya hak berbicara atas nama atau membawa-bawa Partai Demokrat pasca pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Demokrat sejak 2013 yang lalu. Apalagi pasca penolakan pengesahan hasil KLB abal-abal," tegasnya.

"Jika normal dan waras semestinya malu," imbuh Kamhar.

Kamhar menilai pernyataan Rahmad tersebut seperti wacana picisan yang semakin mempermalukan diri mereka di mata publik.

"Mungkin ini yang dimaksud Razman, gerombolan KLB abal-abal banyak yang terpapar 'virus halusinasi'. Tak bisa membedakan hayalannya dengan kenyataan," demikian Kamhar Lakumani.

Rahmad sebelumnya mempersilakan SBY untuk membentuk partai baru. Pernyataan itu menjawab Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng agar kubu Moeldoko membentuk partai baru.

"Terserah kepada SBY mau dikasih nama apa. Ada yang mengusulkan diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas)," kata juru bicara (jubir) kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, dalam keterangan tertulis, Senin (5/4) kemarin.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya