Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani/Net

Politik

Kalau Moeldoko Cs Waras, Semestinya Malu Menyarankan SBY Buat Partai Baru

SELASA, 06 APRIL 2021 | 10:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan-pernyataan dari kubu Moeldoko pasca penolakan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) oleh Kemenkumham dinilai semakin aneh.

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, pernyataan Jurubicara KLB versi Moeldoko, Muhammad Rahmad yang meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mendirikan partai baru adalah upaya mencari sensasi semata.

"Gerombolan KLB abal-abal pasca penolakan pengesahan hasil KLB oleh Menkumham terus-menerus membuat sensasi untuk mencari perhatian," ujarnya kepada wartawan, Selasa (6/4).


Kamhar menyebut, Rahmad memutarbalikkan fakta seolah memiliki legal standing dan legitimasi atas Partai Demokrat. Padahal Kemenkumham telah secara tegas menolak gerakan yang diklaim KLB versi Moeldoko itu.

"Rahmad sama sekali tak punya hak berbicara atas nama atau membawa-bawa Partai Demokrat pasca pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Demokrat sejak 2013 yang lalu. Apalagi pasca penolakan pengesahan hasil KLB abal-abal," tegasnya.

"Jika normal dan waras semestinya malu," imbuh Kamhar.

Kamhar menilai pernyataan Rahmad tersebut seperti wacana picisan yang semakin mempermalukan diri mereka di mata publik.

"Mungkin ini yang dimaksud Razman, gerombolan KLB abal-abal banyak yang terpapar 'virus halusinasi'. Tak bisa membedakan hayalannya dengan kenyataan," demikian Kamhar Lakumani.

Rahmad sebelumnya mempersilakan SBY untuk membentuk partai baru. Pernyataan itu menjawab Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng agar kubu Moeldoko membentuk partai baru.

"Terserah kepada SBY mau dikasih nama apa. Ada yang mengusulkan diberi nama PKC (Partai Keluarga Cikeas)," kata juru bicara (jubir) kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, dalam keterangan tertulis, Senin (5/4) kemarin.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Jusuf Kalla: Konflik Timteng Berpotensi Tekan Ekonomi Global dan Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:19

Permohonan Restorative Justice Rismon Menggemparkan

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:07

Reset Amerika

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:01

Sinopsis One Piece Season 2 di Netflix Petualangan Baru Luffy di Grand Line

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:32

Rismon Ajukan RJ, Ahmad Khozinudin: Label Pengkhianat akan Abadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:23

BPKH Bukukan Aset Konsolidasi Rp238,99 Triliun hingga Akhir 2025

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:08

ICWA Minta RI Kaji Lagi soal Gabung Board of Peace

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:00

Rismon Siap Dicap Pengkhianat Usai Minta Maaf ke Jokowi

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:24

Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian Timteng

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:07

KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih dari Skandal Kuota Haji Era Yaqut

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:04

Selengkapnya