Mantan Putra Mahkota Yordania, Pangeran Hamzah bin Hussein/Net
Mantan Putra Mahkota Yordania, Pangeran Hamzah bin Hussein mengaku tengah berada di bawah tahanan rumah karena dianggap mengganggu stabilitas dalam negeri.
Lewat sebuah video yang dikirim ke BBC pada Sabtu (3/4), Hamzah mengatakan pihak militer telah mengunjunginya dan memperingatkannya untuk tidak menganggu keamanan negara. Setelah itu keamanannya dicabut, internet dan saluran teleponnya juga diputus.
BBC mengatakan video itu telah dikirim oleh pengacara Hamzah.
"Saya tidak diizinkan untuk keluar, untuk berkomunikasi dengan orang-orang atau bertemu dengan mereka," ujarnya, seperti dikutip
AFP.
Hamzah dianggap telah menjadi bagian dari konspirasi untuk menyerang saudara tirinya, Raja Abdullah II dengan tuduhan korupsi pemerintah.
Kendati begitu, Hamzah dengan tegas menolak klaim itu dan mengatakan bukan menjadi bagian dari konspirasi.
"Saya bukan bagian dari konspirasi atau organisasi jahat," tegasnya.
"(Saya) tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam pemerintahan, atas korupsi dan ketidakmampuan yang telah lazim dalam struktur pemerintahan kita selama 15 hingga 20 tahun terakhir dan semakin memburuk," ujar Hamzah.
Menurut Hamzah, saat ini pihak berwenang sudah tidak lagi mengizinkan adanya kritik atau mengungkapkan pendapat. Sistem kekuasaan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
"Korupsi lebih penting daripada kehidupan dan martabat serta masa depan 10 juta orang yang tinggal di sini," kata dia.
Hamzah adalah putra tertua mendiang Raja Hussein dan istrinya yang berkebangsaan Amerika, Ratu Noor. Dia memiliki hubungan baik secara resmi dengan Abdullah dan merupakan tokoh populer yang dekat dengan para pemimpin suku.
Abdullah telah menunjuk Hamzah sebagai putra mahkota pada 1999, sejalan dengan keinginan ayah mereka, Hussein, ketika sekarat. Tetapi pada 2004 Abdullah mencabut gelar itu dan memberikannya kepada putra tertuanya sendiri, Hussein.
Selain Hamzah, sejumlah orang tersangka yang dianggap ikut berkonspirasi juga ditangkap pada Sabtu. Termasuk kepala pengadilan kerajaan 2007-2008, Bassem Awadallah dan kerabat kerajaan, Sherif Hassan bin Zaid.
