Berita

Moeldoko saat terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit/Net

Politik

Bukan AHY Dan Demokrat, Justru Gerombolan Moeldoko Yang Harus Minta Maaf Ke Rakyat Dan Presiden

SABTU, 03 APRIL 2021 | 15:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Gerombolan Kepala KSP Moeldoko yang sempat berusaha mencaplok Partai Demokrat harus meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh rakyat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, gerombolan Moeldoko mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal.

Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnah. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ujar Herzaky, Sabtu (3/4).

Kedua, gerombolan Moeldoko hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

"Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," tutur Herzaky.

Kalau kepada Presiden Jokowi, sudah jelas. Kepala KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu Presiden. Bukan malah sibuk dengan ambisi pribadi.

Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius. Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya.

"Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," sindir Herzaky.

Alasan lain gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Mantan Panglima TNI itu bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Dan malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY.

"Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," terang Herzaky.

Ditegaskan kembali, Partai Demokrat sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden dalam gerakan Moledoko dkk. Yang disampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Presiden.

"Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini," ucapnya.

"Jadi, gerombolan Moeldoko lah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden," demikian Herzaky menambahkan.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Gatot Nurmantyo Perlihatkan Indikasi PKI Telah Menyusup ke Tubuh TNI

Minggu, 26 September 2021 | 22:33

UPDATE

Firli Bahuri Tegaskan Pentingnya Politik yang Berintegritas Dihadapan Politisi 11 Parpol

Selasa, 28 September 2021 | 15:15

Partai Golkar Sepakat dengan Pemerintah Pemilu Digelar 15 Mei 2024

Selasa, 28 September 2021 | 15:06

AS Terima 12 Ribu Imigran Ilegal, Trump: Beberapa dari Mereka Mungkin Punya Penyakit Lebih Mematikan Dibanding Covid-19

Selasa, 28 September 2021 | 15:05

Paksakan Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Dianggap Amnesia

Selasa, 28 September 2021 | 14:59

"Biang Kerok" Turunnya Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah karena Rendahnya Kinerja Wapres Maruf Amin

Selasa, 28 September 2021 | 14:59

Anies Baswedan Menjawab Santai saat Ditanya Soal Interpelasi Formula E

Selasa, 28 September 2021 | 14:57

Christ Wamea: Yusril Ketum Abadi di PBB, Tapi Sok Protes ke Demokrat yang 20 Tahun Punya 5 Ketum

Selasa, 28 September 2021 | 14:53

Batik Durian Curi Perhatian di International Fashion Expo Milan

Selasa, 28 September 2021 | 14:44

Pernah Dibahas Xi Jinping dan Joe Biden, Gedung Putih Bantah Pembebasan Meng Wanzhou Terkait dengan Pertukaran Tahanan

Selasa, 28 September 2021 | 14:44

PTM Harus Jamin Keselamatan Siswa dan Guru, Evaluasi Berkala dan Penguatan Mitigasi Wajib Dilakukan

Selasa, 28 September 2021 | 14:39

Selengkapnya