Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky /Net
Ukraina akan selalu siap menghadapi segala provokasi yang dilancarkan oleh pihak Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan hal itu, menanggapi sikap Rusia yang menempatkan militernya di dekat perbatasan Ukraina.
Zelensky menilai, Rusia sengaja memberi tekanan kepada negaranya lewat 'latihan militer' di perbatasan. Hal yang menurutnya lebih kepada provokasi.
"Melenturkan otot, peregangan, apa pun itu, dalam bentuk latihan militer di perbatasan dengan Ukraine adalah upaya untuk memberikan tekanan dalam negosiasi pada gencatan senjata," katanya.
Namun begitu, ia yakin bahwa tentara Ukraina tidak hanya memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi juga kebijaksanaan dan keseimbangan.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan apa yang dilakukan Rusia di perbatasan adalah 'jalan buntu'. Satu-satunya jalan keluar adalah diplomasi.
"Moskow harus menghentikan ketegangan militer yang meningkat, segera dan tanpa syarat menegaskan kembali komitmennya pada cara politik-diplomatik untuk menyelesaikan konflik, dan berkomitmen kembali untuk gencatan senjata," kata Kuleba .
Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina Ruslan Homchak mengatakan Rusia telah mengerahkan militernya di dekat perbatasan Ukraina untuk "latihan."
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia memindahkan angkatan bersenjatanya ke dalam wilayahnya sendiri 'atas kebijaksanaannya sendiri' dan tidak mengganggu pihak lain.
"Seharusnya tidak mengganggu siapa pun, itu tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun. Federasi Rusia mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan perbatasannya," kata Peskov .
Sebelumnya pada hari Rabu, Ukraina mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari perjanjian pariwisata dengan Rusia, yang ditandatangani di Kyiv pada 16 Juli 1999. Kabinet Menteri memutuskan untuk menghentikan perjanjian karena dapat merugikan kepentingan nasional Ukraina.
Ukraina juga mengumumkan larangan impor gandum, gandum hitam, minyak bunga matahari dan beberapa produk non-makanan dari Rusia.
Pasukan Rusia memasuki Semenanjung Krimea Ukraina pada Februari 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi membagi wilayah itu menjadi dua pemerintahan federal. UE telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas penyitaan itu.
