Kabinet Indonesia Maju/Net
Kinerja pemerintah dalam upaya menangani permasalahan ini sedang diuji pada tingkatan yang sangat serius. Kebutuhan akan kinerja yang profesional dan totalitas dari para pembantu presiden sangat diharapkan oleh masyarakat, agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat di masa krisis seperti saat ini.
Begitu tegas Ketua Umum Laskar Dewa Ruci, Mochtar Mohamad menanggapi kondesi pandemi di Indonesia yang belum usai.
Mochtar mencatat bahwa kasus positif di tanah air telah mencapai lebih dari 1,5 juta kasus di bulan ini. Sementara mereka yang meninggal karena corona tercatat lebih dari 41 ribu jiwa.
Selain masalah kesehatan, pandemi juga menimbulkan permasalahan ekonomi di masyarakat. Angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah yang anjlok tak dapat terelakan lagi.
“Seharusnya pemerintah berfokus pada kebijakan kemandirian ekonomi rakyat secara mikro daripada sekadar langkah subsidi dan subsidi. Situasi saat ini seharusnya sudah menjadi negara melawan Covid-19,†tegasnya.
Namun di satu sisi, Mochtar menilai panggung politik di masa pandemi telah menggoda para pembantu presiden, seperti Menteri atau setingkatnya.
Dia menyayangkan hal itu terjadi lantaran. Sebab, penderitaan rakyat seolah dimanfaatkan menjadi panggung politik. Hal ini teridentifikasi dari maraknya sosial media yang masif dari para pembantu presiden memamerkan
branding-nya masing-masing untuk menarik simpati rakyat.
“Bahkan yang lebih parah diduga para menteri sedang asyik bermain sebagai
endorser atau bahkan ‘calo’ merek vaksin untuk masuk ke Indonesia,†tutupnya.
Sementara melihat hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia dan Indobarometer di awal tahun 2021, Mochtar mencatat ada cukup banyak nama menteri atau pejabat setingkat menteri yang masuk dalam bursa calon presiden pada tahun 2024.
“Nama menteri yang ikut mencuat sebagai kandidat potensial maju sebagai calon Presiden di tahun 2024 adalah Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Erick Tohir, dan Tito Karnavian,†urainya.
Mochtar menyadari bahwa pencoblosan pilpres memang masih akan digelar pada bulan Maret 2024. Namun demikian, tahapan pilpres akan dimulai 20 bulan jauh sebelum hari pencoblosan.
Pelaksanaan tahapan pemilihan presiden akan dimulai pada bulan Juli 2022, yang artinya tahapan Pilpres otomatis akan berlangsung di tahun depan.
Mochtar menekankan, jika kegenitan para pembantu presiden tidak dapat dibenahi pada saat sekarang ini, maka akan berakibat pada stabilitas kabinet Indonesia Maju.
“Menjadi calon presiden memang merupakan hak seluruh anak bangsa. Jika ingin berniat mencalonkan diri sebagai presiden, maka sebaiknya para menteri atau pembantu presiden secara sadar dapat mengundurkan diri,†tutupnya.
