Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS: Tingkat Kepuasan Pada Jokowi Rapuh Karena Fundamental Ekonomi Belum Kokoh

JUMAT, 02 APRIL 2021 | 11:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai ada kepuasan yang rapuh dalam hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Di mana dalam survei tersebut sebanyak 77 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, tugas presiden memang harus melayani rakyat. Namun, jika bicara kepuasan, maka dirinya merasa masih banyak catatan untuk pemerintahan Jokowi, khususnya di bidang ekonomi.

"Tugas presiden memang melayani rakyat. Kepuasan yang ada masih punya catatan besar, pandangannya terhadap kondisi ekonomi kini sangat buruk," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (2/4).


Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, tidak sedikit masyarakat yang menilai kondisi ekonomi mereka lebih buruk ketimbang masa-masa sebelumnya.

Hal tersebut, kata Mardani dikarenakan konsep burden sharing atau menanggung beban bersama pemerintah ke Bank Indonesia menyimpan bom waktu inflasi yang bisa tidak terkendali. Sebab pemerintah membuat aturan Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara di pasar perdana.

"Jadi kepuasan yang rapuh, karena fundamental ekonomi kita belum kokoh sepenuhnya," tandasnya.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas sebelumnya mengatakan tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat. Sekitar 77 persen warga menyatakan puas dengan kinerja pemerintah.

"Jadi bila sekarang 77 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja presiden, ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan, terutama mengingat adanya wabah Covid-19,” ujar Abbas dalam keterangannya. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya