Sekolah Bukan Kelinci Percobaan, Pemerintah Harus Buka Data Berapa Guru Yang Sudah Divaksin

Komisi IX DPR RI meminta pemerintah agar transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin. Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka pemerintah harus buka datanya.

"Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin? Karena berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap mereka berjalan lambat. Jika informasinya benar, maka sulit dipastikan semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada Juli," kata anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, Jumat (2/4).

Menurut Netty, bagaimana mungkin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai.

"Kita tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19?" tegasnya.

Atas dasar itu, Netty meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak. Menurutnya, semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status.

"Ada kekhawatiran bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja, padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik. Bagaimana  nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin?" kata Netty.

Lebih lanjut, Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menilai semua prasyarat PTM mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orang tua dalam mendukung PTM harus terpenuhi.

"Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk PTM? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan  saat kebijakan PTM diberlakukan," tandasnya.

Menko PMK, Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021, setelah guru dan tenaga pendidik divaksin Covid-19.