Setelah pengesahan KLB Sibolangit ditolak oleh pemerintah, Kepala KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun disarankan untuk berhenti berupaya mengambil alih Partai Demokrat yang sah.
"Melihat pengakuan Pak Moeldoko yang merasa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa dan negara, sebaiknya beliau dengan dukungan JAM, Nazarudin, Darmizal dan lain-lain membentuk saja partai politik untuk bertarung pada Pemilu 2024, mumpung masih ada waktu tiga tahun lagi," ujar analis politik yang juga Direktur Eksekutif VoxPol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Kamis (1/4).
Pangi melanjutkan, Moeldoko kan diklaim punya sumber daya yang besar, lalu ada Nazarudin yang konon juga masih punya sumber daya yang besar, walaupun baru selesai menjalani masa hukuman. Ada juga JAM, Marzuki Ali, Darmizal dan lain-lain.
"Pasti bisa membantu membuka jaringan di daerah-daerah, apalagi di situ juga ada politisi-politisi lintas partai seperti Ilal Ferhard dari Partai Gerindra, Max Sopacua dari Partai Emas, Razman Nasution yang sempat berkiprah di PKB," kata Pangi menyarankan.
Dengan pengumuman Kemenkumham kemarin, serta pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa kisruh Partai Demokrat secara hukum sudah selesai, sebaiknya, Moeldoko dkk berhenti bertarung melawan Ketum Demokrat yang sah, AHY.
"Walaupun kesannya Jenderal Purnawirawan kalah dari Mayor Purnawirawan, tapi telan saja pil pahit ini, dan move on. Jangan pertaruhkan reputasi semata-mata demi gengsi," saran Pangi lebih lanjut.
Secara politik, kata Pangi, sebenarnya kehendak dan arahan Presiden Joko Widodo sudah jelas dalam kisruh ini. Keputusan Kemenkumham kemarin, selain menegaskan bahwa pemerintah memang memegang janji untuk menegakkan hukum yang berlaku, juga bisa dibaca sebagai isyarat politik bahwa Jokowi tidak berkenan dengan manuver Moeldoko.
Sebagai orang Solo, Kepala Negara tidak selalu mengungkapkan secara eksplisit apa yang dia mau, tapi sebagai orang Jawa, Moeldoko harusnya bisa menangkap isyarat tersebut.
"Jika tidak, Pak Moeldoko bisa dipersepsikan bukan lagi sebagai aset, tapi juga beban politik Pak Jokowi," tegas Ipang sapaan akrab Pangi.
