Berita

Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko/Net

Dunia

AS Ancam Beri Sanksi 9 Perusahaan Belarusia Jika Lukashenko Tidak Bebaskan 300 Tahanan Anti Pemerintah

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 15:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah AS memberi peringatan terbaru kepada Belarusia. Mereka tidak akan segan menjatuhkan sanksi pada sembilan perusahaan petrokimia milik negara itu, kecuali rezim Aleksandr Lukashenko mau membebaskan lebih dari 300 tahanan yang ditangkap selama protes anti-pemerintah.

Hal itu disampaikan Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan di hadapan wartawan pada Rabu (31/3) waktu setempat.

"Sayangnya, kami menemukan situasi hak asasi manusia telah memburuk menjadi titik terburuk dalam sejarah kemerdekaan Belarusia,” katanya kepada wartawan, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (4/1).


"Rezim Lukashenko masih dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membalikkan arah, membebaskan semua orang yang dipenjara secara tidak sah hanya karena tidak setuju secara damai dengan pihak berwenang, mendukung pandangan yang berbeda, atau berani bersaing dalam pemilihan," tambahnya.

Akibat sanksi tersebut, raksasa petrokimia milik negara Belneftekhim, kilang Naftan, dan tujuh perusahaan lainnya mungkin kehilangan perlindungan di bawah lisensi umum dari Departemen Keuangan yang dikeluarkan pada 2015.

Lisensi saat ini akan berakhir pada 26 April mendatang.

Belarusia dilanda kerusuhan sipil sejak orang kuat Alexander Lukashenko mengklaim masa jabatan keenamnya pada Agustus tahun lalu dalam pemilihan umum yang ditolak oleh oposisi, AS dan Uni Eropa atas tuduhan bahwa mereka telah dicurangi.

Pemimpin oposisi negara yang diasingkan Sviatlana Tsikhanouskaya berharap untuk memulai negosiasi dengan Lukashenko atau orang-orang di lingkarannya sekitar Mei dan mengadakan pemilihan baru yang bebas dan adil di bawah pengawasan internasional musim gugur ini.

Sejauh ini, Lukashenko belum memberikan sinyal bahwa dia bersedia melakukan pembicaraan.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Usai Raup Dana Jumbo, Danantara Diminta Transparan Soal Penyaluran Investasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:13

SLA Lampaui Target, Helita jadi Andalan Baru Layanan Digital Tangsel

Sabtu, 20 Juni 2026 | 18:09

Garda Bangsa: Program Pemerintah Dirasakan Masyarakat, Harus Dikawal

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:37

TVRI Jelaskan Proses, Cakupan, dan Distribusi Hak Siar FIFA hingga 2027

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:06

AMMSI: Penyesuaian Operasional MBG Perkuat Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola Program

Sabtu, 20 Juni 2026 | 17:00

Ace Hasan Dorong Alumni UIN Jakarta Terus Berkontribusi untuk Bangsa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:24

Program 3 Juta Rumah Dipercepat, Pemerintah dan Danantara Bahas Meikarta hingga Inpres Baru

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:08

Tiga Besar Fortune Southeast Asia 500, Pertamina: Motivasi Perkuat Ketahanan Energi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 16:03

Saham Intel Melesat Usai Pernyataan Trump

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:32

Polisi Ungkap Rekayasa Perampokan di Menteng, Pelaku Dendam ke Korban Sejak 2020

Sabtu, 20 Juni 2026 | 15:05

Selengkapnya