Berita

Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko/Net

Dunia

AS Ancam Beri Sanksi 9 Perusahaan Belarusia Jika Lukashenko Tidak Bebaskan 300 Tahanan Anti Pemerintah

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 15:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah AS memberi peringatan terbaru kepada Belarusia. Mereka tidak akan segan menjatuhkan sanksi pada sembilan perusahaan petrokimia milik negara itu, kecuali rezim Aleksandr Lukashenko mau membebaskan lebih dari 300 tahanan yang ditangkap selama protes anti-pemerintah.

Hal itu disampaikan Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan di hadapan wartawan pada Rabu (31/3) waktu setempat.

"Sayangnya, kami menemukan situasi hak asasi manusia telah memburuk menjadi titik terburuk dalam sejarah kemerdekaan Belarusia,” katanya kepada wartawan, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (4/1).

"Rezim Lukashenko masih dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membalikkan arah, membebaskan semua orang yang dipenjara secara tidak sah hanya karena tidak setuju secara damai dengan pihak berwenang, mendukung pandangan yang berbeda, atau berani bersaing dalam pemilihan," tambahnya.

Akibat sanksi tersebut, raksasa petrokimia milik negara Belneftekhim, kilang Naftan, dan tujuh perusahaan lainnya mungkin kehilangan perlindungan di bawah lisensi umum dari Departemen Keuangan yang dikeluarkan pada 2015.

Lisensi saat ini akan berakhir pada 26 April mendatang.

Belarusia dilanda kerusuhan sipil sejak orang kuat Alexander Lukashenko mengklaim masa jabatan keenamnya pada Agustus tahun lalu dalam pemilihan umum yang ditolak oleh oposisi, AS dan Uni Eropa atas tuduhan bahwa mereka telah dicurangi.

Pemimpin oposisi negara yang diasingkan Sviatlana Tsikhanouskaya berharap untuk memulai negosiasi dengan Lukashenko atau orang-orang di lingkarannya sekitar Mei dan mengadakan pemilihan baru yang bebas dan adil di bawah pengawasan internasional musim gugur ini.

Sejauh ini, Lukashenko belum memberikan sinyal bahwa dia bersedia melakukan pembicaraan.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Eko Darmanto Bakal Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Rp37,7 M

Senin, 06 Mei 2024 | 16:06

Fahri Hamzah: Akademisi Mau Terjun Politik Harus Ganti Baju Dulu

Senin, 06 Mei 2024 | 15:56

Pileg di Intan Jaya Molor Karena Ulah OPM

Senin, 06 Mei 2024 | 15:56

Gaduh Investasi Bodong, Pengamat: Jangan Cuma Nasabah, Bank Juga Perlu Perlindungan

Senin, 06 Mei 2024 | 15:46

Tertinggi dalam Lima Tahun, Ekonomi RI di Kuartal I 2024 Tumbuh 5,11 Persen

Senin, 06 Mei 2024 | 15:46

Parnas Tak Punya Keberanian Usung Kader Internal jadi Cagub/Cawagub Aceh

Senin, 06 Mei 2024 | 15:45

PDIP Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub Jakarta 8 Mei 2024

Senin, 06 Mei 2024 | 15:35

Dirut Pertamina: Kita Harus Gerak Bersama

Senin, 06 Mei 2024 | 15:35

Banyak Pelanggan Masih Pakai Ponsel Jadul, Telstra Tunda Penutupan Jaringan 3G di Australia

Senin, 06 Mei 2024 | 15:31

Maju sebagai Cagub Jateng, Sudaryono Dapat Perintah Khusus Prabowo

Senin, 06 Mei 2024 | 15:24

Selengkapnya