Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia/Net
Aksi teror yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan Mabes Polri membuat anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia prihatin. Sebab, terduga pelaku dari teror tersebut dikabarkan adalah generasi milenial.
Seharusnya, kata Farah, generasi muda menjadi harapan masa depan bangsa. Apalahi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tahun 2020 penduduk usia produktif Indonesia mencapai 70,72 persen.
“Angka itu seharusnya menjadi cerminan usia generasi masa depan bangsa Indonesia,†tuturnya kepada wartawan, Kamis (1/4).
Namun demikian, aksi teror yang belakangan terjadi justru menjadi ancaman tersendiri. Bahwa anak-anak muda sudah masuk dalam pusaran teroris dan ini menjadi bentuk kerawanan generasi.
Farah mengatakan berdasarkan data yang ada, disebutkan bahwa pelaku teror merupakan generasi milenial yang lahir di tahun pertengahan 1990-an. Hal ini mengindikasi bahwa tindakan kekerasan dan indoktrinasi radikalisme mengancam seluruh usia generasi tanpa terkecuali.
“Usia muda yang seharusnya tengah bersiap dan berjuang menggapai cita-citanya termasuk fase-fase mencari jati diri, justru kini terancam membunuh dirinya sendiri, membunuh masa depannya sendiri seperti dengan bom bunuh diri,†tuturnya.
Wasekjen DPP PAN ini menilai program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait deradikalisasi serta pencegahan terorisme dan paham radikal intoleran perlu ditingkatkan.
Secara khusus dia mendorong penguatan pendekatan yang menyasar generasi muda, seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang melibatkan kalangan pelajar yang telah dilakukan BNPT.
“Ini perlu diperkuat dengan inovasi-inovasi pendekatan kreatif kontra radikal,†sambung Farah.
Namun demikian, Farah mengakui bahwa tugas BNPT tidak mudah. Untuk itu diperlukan keterlibatan berbagai stakeholder, terutama sekolah dan perguruan tinggi untuk menyelaraskan komitmen kebangsaan di lingkungan generasi muda.
Poin pentingnya, di usia generasi muda yang terkadang masih labil baik dari sisi emosi maupun pendirian, tentu program-program terkait deradikalisasi harus relevan dengan sasaran tersebut agar dapat diterima dengan optimal.
Selain BNPT, peran Kemkominfo dalam menangkal terorisme ini juga sangat penting. Mengingat bicara terorisme bukan sekedar bicara aspek fisik tindakannya, tetapi sebelum tindakan itu terjadi, pengaruh konten-konten bermuatan intoleransi dan radikalisme di dunia siber penting untuk dicegah.
Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi jangan sampai justru mengarah pada hal-hal yang negatif, destruktif terutama mendorong perilaku yang kontraproduktif terhadap integrasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa.
“Dalam konteks ini, upaya literasi digital dan optimalisasi patroli siber perlu dimaksimalkan,†sambungnya.
Farah juga menilai peran lembaga-lembaga negara tentu penting, namun tidak berarti meninggalkan peran-peran aktor lain.
Indonesia yang mayoritas penduduk muslim bisa saja mengangkat peran kiai. Pemahaman agama yang
rahmatan lil alamin dengan spirit
hablum minallah dan
hablum minnas perlu dijunjung tinggi dan harus memahami betul makna yang dimaksud.
“Terakhir, tentu saya mendorong dan mengingatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Spirit kewaspadaan itu dimulai dari diri, keluarga sampai negara sebagai kerangka kewaspadaan nasional,†tutupnya.
