Ketimbang Penindakan, Komisi III DPR Dorong BNPT Fokus Upaya Pencegahan Aksi Terorisme

Pencegahan aksi terorisme harus jadi fokus lembaga-lembaga terkait dalam meredam upaya-upaya yang ingin membuat keresahan di masyarakat tersebut.

"Saya mendorong agar BNPT dan Densus agar terus menelusuri, menangkap, serta terus melakukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga. Misal dengan Kominfo. Agar situs-situs penyebar paham radikal diblokir sehingga tidak bisa diakses masyarakat," ujar anggota Komisi III DPR RI, Adde Rossi Khoerunnisa, kepada wartawan, Kamis (1/4).

Adde mengatakan, dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran. Tetapi Komisi III DPR berkomitmen selalu mendukung setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi.

Dituturkan Adde Rosi, menurut data BNPT, jumlah teroris di Indonesia mencapai 6.000-an. Menurutnya hal itu tentu sangat meresahkan karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

"Secara pribadi saya mendukung agar pengungkapan jaringan teroris ini diusut tuntas sampai ke akarnya serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat agar tidak timbul kepanikan," kata Adde Rosi.

Sesama anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto menambahkan, pemberantasan terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap tokoh-tokohnya.

Pencegahan justru harus diperkuat. Sebab, terorisme berkaitan dengan ideologi dan pemahaman yang berbeda. Di sini, BNPT harus lebih berperan.

Sehingga, Wihadi mendorong penguatan BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme. Wihadi berharap BNPT bisa memberikan program-program yang lebih mengena terkait Undang-Undang Anti Terorisme.

"Tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan dan itu ada di BNPT. Instrumennya sudah jelas ada di UU Antiteroris yang baru," tutup Wihadi.