Berita

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer/Net

Politik

Relawan Joman Tuntut AHY Minta Maaf Ke Jokowi

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 11:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly seharusnya membuat Partai Demokrat merasa malu. Sebab selama ini selalu menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam pusaran konflik internal mereka.

Begitu kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer menanggapi dinamika yang terjadi di Partai Demokrat hingga terbitnya pengumuman Menkumham.

Joman menilai seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo.


Sebab menurutnya, keputusan pemerintah tidak mengesahkan kubu Moeldoko dengan dasar cacat legalitas dan cacat adminitrasi merupakan pembuktian Jokowi netral.

"Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana kemari. Tuduh dan main fitnah, akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan KLB tidak bisa disahkan," kata Noel kepada wartawan, Kamis (1/4).

Dia mendesak agar AHY kembali tampil di publik untuk menyampaikan minta maaf secara terbuka kepada Jokowi. Sebagai anak muda, sambung Noel, AHY harus bisa menunjukkan sikap gentleman dan berani bertanggung jawab.

"AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab," tandas aktivis 1998 ini.

Noel mengingatkan bahwa pola lama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mencari popularitas sudah tidak laku di era kekinian.

Apalagi, jika sampai mengkonstruksi opini bahwa pemerintah zalim dan Jokowi cawe-cawe di internal partai.

"Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY lah," papar Noel.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya