Berita

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer/Net

Politik

Relawan Joman Tuntut AHY Minta Maaf Ke Jokowi

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 11:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly seharusnya membuat Partai Demokrat merasa malu. Sebab selama ini selalu menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam pusaran konflik internal mereka.

Begitu kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer menanggapi dinamika yang terjadi di Partai Demokrat hingga terbitnya pengumuman Menkumham.

Joman menilai seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo.


Sebab menurutnya, keputusan pemerintah tidak mengesahkan kubu Moeldoko dengan dasar cacat legalitas dan cacat adminitrasi merupakan pembuktian Jokowi netral.

"Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana kemari. Tuduh dan main fitnah, akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan KLB tidak bisa disahkan," kata Noel kepada wartawan, Kamis (1/4).

Dia mendesak agar AHY kembali tampil di publik untuk menyampaikan minta maaf secara terbuka kepada Jokowi. Sebagai anak muda, sambung Noel, AHY harus bisa menunjukkan sikap gentleman dan berani bertanggung jawab.

"AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab," tandas aktivis 1998 ini.

Noel mengingatkan bahwa pola lama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mencari popularitas sudah tidak laku di era kekinian.

Apalagi, jika sampai mengkonstruksi opini bahwa pemerintah zalim dan Jokowi cawe-cawe di internal partai.

"Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY lah," papar Noel.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya