Berita

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer/Net

Politik

Relawan Joman Tuntut AHY Minta Maaf Ke Jokowi

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 11:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly seharusnya membuat Partai Demokrat merasa malu. Sebab selama ini selalu menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam pusaran konflik internal mereka.

Begitu kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer menanggapi dinamika yang terjadi di Partai Demokrat hingga terbitnya pengumuman Menkumham.

Joman menilai seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo.


Sebab menurutnya, keputusan pemerintah tidak mengesahkan kubu Moeldoko dengan dasar cacat legalitas dan cacat adminitrasi merupakan pembuktian Jokowi netral.

"Malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana kemari. Tuduh dan main fitnah, akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan KLB tidak bisa disahkan," kata Noel kepada wartawan, Kamis (1/4).

Dia mendesak agar AHY kembali tampil di publik untuk menyampaikan minta maaf secara terbuka kepada Jokowi. Sebagai anak muda, sambung Noel, AHY harus bisa menunjukkan sikap gentleman dan berani bertanggung jawab.

"AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab," tandas aktivis 1998 ini.

Noel mengingatkan bahwa pola lama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mencari popularitas sudah tidak laku di era kekinian.

Apalagi, jika sampai mengkonstruksi opini bahwa pemerintah zalim dan Jokowi cawe-cawe di internal partai.

"Nyatanya kan tidak. Pemerintah mengambil keputusan berdasar data-data legalitas saja. Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat. Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi. Ujungnya pencitraan ala SBY lah," papar Noel.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya