Berita

Diskusi Awal Rencana Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian Di Jabar yang digelar Di Educational Garden Eptilu, Cikajang, Garut/RMOLJabar

Politik

Mengubah Stigma, Mengintegrasikan Koperasi Dengan Global Value Chain

KAMIS, 01 APRIL 2021 | 05:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Stigma koperasi yang selama ini hanya dianggap sebagai aktivitas simpan pinjam mulai diubah Kementerian Koperasi dan UMKM.

Staf Khusus Kementerian Koperasi Dan UMKM, Agus Santoso mengatakan, ke depan koperasi di Indonesia harus terintegrasi dengan Global Value Chain.

"Kita sedang mengumpulkan champion-champion koperasi yang berpikiran terbuka dan mudah dibina untuk disatukan jadi semacam jejaring," jelas Agus kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (31/3).


Saat ini, Kemenkop UMKM sedang menyiapkan ekosistem koperasi yang ideal dan memungkinkan untuk saling memenuhi kebutuhan produksi anggota jejaring.

"Ke depan koperasi akan berorientasi ekspor dan pendukung ekspor," jelasnya di sela Diskusi Awal Rencana Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian Jabar di Cikajang, Garut, Jawa Barat itu.

Agus menambahkan, era Menteri Teten Masduki, pembangunan dunia koperasi tak lagi berorientasi pada kuantitas.

"Beliau tak bangga dengan pertumbuhan jumlah koperasi hingga puluhan ribu. Tapi mikro-mikro kita bina dan disatukan jadi kekuatan ekonomi yang berorientasi ekspor," imbuhnya.

Nilai-nilai yang dibangun, kata dia, adalah kewirausahaan karena bisa menelurkan pelaku-pelaku usaha baru. Sebab selama ini, realitas dunia usaha di Tanah Air masih memprihatinkan.

"Kewirausahaan di Indonesia terendah di ASEAN. Saat ini sekitar di poin 3 (3 persen), negara lain sudah 11 persen," ujarnya.

Senada dengan Agus, Direktur Bisnis Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Krisdianto mengatakan bahwa pemerintah sangat concern dengan tumbuh kembangnya koperasi di tengah masyarakat. LPDB, kata Krisdianto, adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah membantu koperasi-koperasi mengembangkan usahanya.

"Sedihnya, banyak yang tidak tahu LPDB. Padahal pmbiayaannya murah, hanya 3 persen per tahun. Dan kita enggak ada biaya apa-apa, baik biaya admin, provisi, atau apapun," ungkapnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya