Berita

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Jokowi Bisa Celaka, Bahlil Harus Klarifikasi Pernyataan "Mainkan Dulu Ini Barang, Jangan Kasih Gratis"

RABU, 31 MARET 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia offside. Saat sambutan pada acara deklarasi Arsjad Rasjid sebagai Calon Ketua Umum Kadin, Bahlil mengalalkan politik uang.

Bahlil menyatakan, pemilihan ketua umum adalah pestanya orang daerah. Apalagi, kata dia, calon ketum Kadin saat ini, baik Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie sama-sama konglomerat.

"Cocok barang ini. Bang Anin (Anindya Bakrie) ini teman saya, Bang Arsjad (Arsjad Rasjid) juga teman saya. Dua-duanya ini konglomerat. Dulu waktu saya jadi ketua HIPMI, itu diolah sampai perut sakit oleh orang daerah ini," ujarnya, Jumat (26/3).


"Ini pestanya orang daerah. Jadi sudahlah teman-teman daerah, mainkan dulu ini barang, kocok dulu ini barang, jangan dulu kasih gratis ini barang. Dimainkan dulu, dimainkan dulu barang ini. Dua-duanya konglomerat kok," masih kata Bahlil, sambil tertawa.

Pendiri Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, pernyataan Bahlil mengindikasikan bahwa dalam suksesi kepemimpinan pada organisasi tersebut tidak lepas dari permainan money politics.

"Bisa jadi budaya money politics diterapkan juga dalam konteks lainnya. Bila dalam organisasi saja menghalalkannya, maka tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan bisnis pun melakukannya," ujar Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/3).

Maka, wajar saja bila setiap OTT KPK selalu melibatkan pengusaha. Hampir semua korupsi yang ditangani KPK merupakan konspirasi antara pejabat dan pengusaha. Ada yang menyogok dan ada yang disogok.

Jelas Sya'roni, status Bahlil saat ini merupakan kepala BKPM, penjaga loket investasi Indonesia. Pernyatannya itu bisa saja distigmakan pada posisinya sebagai kepala BKPM.

Bahlil harus segera mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Jangan sampai pernyataan tersebut berdampak buruk terhadap citra investasi di Indonesia.

"Bila itu terjadi, maka bisa berdampak terhadap upaya Presiden Joko Widodo mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya melalui UU Cipta Kerja," demikian Sya'roni.

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Tokoh Pemuda Papua Soroti Ancaman Provokasi Asing dalam Film Pesta Babi

Kamis, 28 Mei 2026 | 00:10

Geopolitik Tembaga: Peran Indonesia dalam AI Supply Chain

Rabu, 27 Mei 2026 | 23:43

Pakar IPB Ungkap Fakta di Balik Perbedaan Daging Kurban

Rabu, 27 Mei 2026 | 23:17

Athari Gauthi Tebar Sapi Kurban Lewat Jalur Parlemen Daerah

Rabu, 27 Mei 2026 | 22:30

AMPI Gerakkan Solidaritas Pemuda Lewat Penyaluran Kurban Sapi

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:46

PTK Pastikan Operasional Maritim Tetap Jalan Selama Libur Iduladha

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:37

Menlu Sugiono: Kunjungan Prabowo ke Prancis Penuhi Undangan Macron

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:10

Purbaya Samakan Dirinya dengan Nabi Yusuf: Sama-sama Menteri Keuangan

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:08

Jokowi Ingin Pamer Kekuatan ke Prabowo

Rabu, 27 Mei 2026 | 20:56

Istana: 1.098 Sapi Kurban Merupakan Bantuan Pemerintah lewat Banpres

Rabu, 27 Mei 2026 | 20:33

Selengkapnya