Berita

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Jokowi Bisa Celaka, Bahlil Harus Klarifikasi Pernyataan "Mainkan Dulu Ini Barang, Jangan Kasih Gratis"

RABU, 31 MARET 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia offside. Saat sambutan pada acara deklarasi Arsjad Rasjid sebagai Calon Ketua Umum Kadin, Bahlil mengalalkan politik uang.

Bahlil menyatakan, pemilihan ketua umum adalah pestanya orang daerah. Apalagi, kata dia, calon ketum Kadin saat ini, baik Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie sama-sama konglomerat.

"Cocok barang ini. Bang Anin (Anindya Bakrie) ini teman saya, Bang Arsjad (Arsjad Rasjid) juga teman saya. Dua-duanya ini konglomerat. Dulu waktu saya jadi ketua HIPMI, itu diolah sampai perut sakit oleh orang daerah ini," ujarnya, Jumat (26/3).


"Ini pestanya orang daerah. Jadi sudahlah teman-teman daerah, mainkan dulu ini barang, kocok dulu ini barang, jangan dulu kasih gratis ini barang. Dimainkan dulu, dimainkan dulu barang ini. Dua-duanya konglomerat kok," masih kata Bahlil, sambil tertawa.

Pendiri Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, pernyataan Bahlil mengindikasikan bahwa dalam suksesi kepemimpinan pada organisasi tersebut tidak lepas dari permainan money politics.

"Bisa jadi budaya money politics diterapkan juga dalam konteks lainnya. Bila dalam organisasi saja menghalalkannya, maka tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan bisnis pun melakukannya," ujar Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/3).

Maka, wajar saja bila setiap OTT KPK selalu melibatkan pengusaha. Hampir semua korupsi yang ditangani KPK merupakan konspirasi antara pejabat dan pengusaha. Ada yang menyogok dan ada yang disogok.

Jelas Sya'roni, status Bahlil saat ini merupakan kepala BKPM, penjaga loket investasi Indonesia. Pernyatannya itu bisa saja distigmakan pada posisinya sebagai kepala BKPM.

Bahlil harus segera mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Jangan sampai pernyataan tersebut berdampak buruk terhadap citra investasi di Indonesia.

"Bila itu terjadi, maka bisa berdampak terhadap upaya Presiden Joko Widodo mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya melalui UU Cipta Kerja," demikian Sya'roni.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya