Jokowi Bisa Celaka, Bahlil Harus Klarifikasi Pernyataan "Mainkan Dulu Ini Barang, Jangan Kasih Gratis"

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia offside. Saat sambutan pada acara deklarasi Arsjad Rasjid sebagai Calon Ketua Umum Kadin, Bahlil mengalalkan politik uang.

Bahlil menyatakan, pemilihan ketua umum adalah pestanya orang daerah. Apalagi, kata dia, calon ketum Kadin saat ini, baik Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie sama-sama konglomerat.

"Cocok barang ini. Bang Anin (Anindya Bakrie) ini teman saya, Bang Arsjad (Arsjad Rasjid) juga teman saya. Dua-duanya ini konglomerat. Dulu waktu saya jadi ketua HIPMI, itu diolah sampai perut sakit oleh orang daerah ini," ujarnya, Jumat (26/3).

"Ini pestanya orang daerah. Jadi sudahlah teman-teman daerah, mainkan dulu ini barang, kocok dulu ini barang, jangan dulu kasih gratis ini barang. Dimainkan dulu, dimainkan dulu barang ini. Dua-duanya konglomerat kok," masih kata Bahlil, sambil tertawa.

Pendiri Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, pernyataan Bahlil mengindikasikan bahwa dalam suksesi kepemimpinan pada organisasi tersebut tidak lepas dari permainan money politics.

"Bisa jadi budaya money politics diterapkan juga dalam konteks lainnya. Bila dalam organisasi saja menghalalkannya, maka tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan bisnis pun melakukannya," ujar Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/3).

Maka, wajar saja bila setiap OTT KPK selalu melibatkan pengusaha. Hampir semua korupsi yang ditangani KPK merupakan konspirasi antara pejabat dan pengusaha. Ada yang menyogok dan ada yang disogok.

Jelas Sya'roni, status Bahlil saat ini merupakan kepala BKPM, penjaga loket investasi Indonesia. Pernyatannya itu bisa saja distigmakan pada posisinya sebagai kepala BKPM.

Bahlil harus segera mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Jangan sampai pernyataan tersebut berdampak buruk terhadap citra investasi di Indonesia.

"Bila itu terjadi, maka bisa berdampak terhadap upaya Presiden Joko Widodo mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya melalui UU Cipta Kerja," demikian Sya'roni.