Embargo India Harus Jadi Momentum Percepat Vaksin Merah Putih

Vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan secara tepat, terukur, dan cepat. Waktu 18 bulan untuk vaksinasi yang dicanangkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi harus diiringi dengan ketersediaan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang cukup.

"Hal itu agar tidak ada kendala stock di lapangan. Saat ini ada potensi pasokannya terkendala di bulan April 2021 dengan hanya memiliki 7 juta dosis vaksin, menyusut dari target semula 15 juta dosis vaksin,’’ kata anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Wula kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/).

Politisi Nasdem itu mengatakan, seiring meluasnya kembali kasus Covid 19 di India, Indonesia harus mempercepat produksi Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

Ini lantaran India melakukan embargo dan melarang pengiriman vaksin AstraZeneca ke WHO dan GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization). Akibatnya, Indonesia sebagai pengimpor bisa tidak kebagian vaksin.

Embargo itu seharusnya dijadikan momentum bagi Indonesia untuk mempercepat produksi Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

“Target pemerintah jelas ingin proses vaksinasi ini berlangsung cepat dan tepat serta terukur. Waktu 18 bulan itu sebentar. Idealnya kita mempercepat vaksin buatan sendiri,” katanya.

Namun demikian, tetap dibutuhkan kehati-hatian dalam proses pengembangan Vaksin Nusantara maupun Vaksin Merah Putih dengan tetap berpedoman pada protokol WHO dan memenuhi semua syarat Badan POM sebelum vaksin tersebut bisa digunakan masyarakat.

Pengembangan obat dan vaksin merupakan salah satu proses yang paling teregulasi di dunia karena menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia. Karena itu, harus mengikuti secara ketat proses dan prosedur yang sudah ditentukan.

“Aspek kehati-hatian tersebut adalah bagaimana regulasi dan ketentuan lainnya yang bersifat klinis tetap menjadi standar baku dalam pengembangan vaksin Covid-19,” tuturnya.