Berita

Presiden Joe BIden/Net

Dunia

Pengamat: Sudah Waktunya Biden Meluruskan Sejarah Dengan Membuat Pengakuan Genosida Armenia

RABU, 31 MARET 2021 | 07:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Biden dikabarkan akan mengakui Genosida Armenia. Pengakuan ini adalah keputusan yang sudah lama tertunda untuk memperbaiki kesalahan sejarah.

Emily Schrader, peneliti di Tel Aviv Institute mengatakan, pengakuan Genosida Armenia dari Pemerintah AS ini tidak hanya akan mengirimkan pesan yang diperlukan secara moral kepada orang-orang Armenia, tetapi juga akan mengirimkan pesan kepada dunia.

“Sudah saatnya membuka pengakuan!" ujar Schrader.


Jika saja negara adidaya seperti AS mengakui Genosida Armenia sejak awal, kita akan hidup dalam realitas yang berbeda hari ini, di mana negara-negara kecil tidak akan takut untuk mengakui fakta sejarah yang jelas yang merugikan orang yang hampir tersingkir, menurut Schrader.

“Benar-benar tidak masuk akal bahwa banyak  negara terus mengizinkan Turki menggunakan posisi geopolitiknya untuk menggertak negara lain agar menyangkal atau menolak untuk mengakui Genosida Armenia. Selama beberapa dekade, Turki telah secara aktif menekan orang-orang yang mengakui genosida di Turki itu sendiri, dan bahkan menghancurkan bukti-bukti. Bahkan memenjarakan para akademisi yang berani menyebut Genosida Armenia sebagai genosida,” tulis Schrader dalam opininya di The Jerusalem Post.

Genosida dipandang oleh banyak sejarawan sebagai Holocaust. Kurangnya pengakuan dari banyak pihak terutama dari AS dan penghilangan bukti-bukti menimbulkan kekhawatiran munculnya genosida di masa depan.

Sedangkan di Jerman, dunia menuntut pertanggungjawaban dan, saat ini, penolakan Holocaust adalah ilegal. Tetapi Turki membuatnya ilegal untuk tidak menyangkal Genosida Armenia, dan seluruh dunia terlibat dalam mengizinkannya untuk melakukannya.

Meskipun banyak bukti dan kesaksian, ada kontroversi mengenai pengakuan, karena penolakan keras Turki untuk menerima tanggung jawab atas pembantaian tersebut.

Dalam kasus Israel, pemerintah menolak untuk mengakui Genosida Armenia, karena hubungan politik yang tidak stabil dengan Turki.

Selama beberapa dekade, Turki telah memeras dan mengancam negara-negara jika mereka mempertimbangkan untuk mengakui Genosida Armenia. Schrader menilai, hal semacam itu justru bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Israel secara politik.

“Israel (ketika itu) sangat bergantung pada Turki sebagai satu-satunya negara Muslim yang memiliki kerjasama dan hubungan diplomatik. Namun selama beberapa dekade, Turki semakin memusuhi Israel. Turki pun semakin sejajar secara geopolitik dengan Iran,” lanjut Schrader.

Untuk saat ini Israel mulai tidak terlalu bergantung lagi pada Turki, terutama dengan hubungan yang muncul dengan negara-negara Arab.

"Namun alih-alih mengakui Genosida Armenia dan secara tegas berdiri di sisi kanan sejarah, pemerintah Israel telah menjual habis orang-orang Armenia bahkan hingga hari ini, dengan menjual senjata ke Azerbaijan sementara mengebom kota-kota Armenia."

Pada 2019, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan Resolusi 401-11 yang mengakui Genosida Armenia, diikuti dengan keputusan bulat di Senat AS. Banyak presiden AS telah berjanji untuk mengakui Genosida Armenia, tetapi belum ada yang menepati janjinya sampai sekarang.

Awal bulan ini, sumber Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintahan Biden akan mengakui Genosida Armenia dalam sebuah tindakan yang membenarkan kesalahan bersejarah.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya