Pendiri Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi/Repro
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjadi salah satu agenda utama reformasi 1998 dewasa ini agaknya diabaikan dan tidak menjadi prioritas untuk perbaikan kehidupan bangsa.
Tak heran, jika istilah KKN itu kini melahirkan masalah baru yang disebut Dinasti (D) politik. Sehingga muncul istilah KKN+D (Korupsi Kolusi Nepotisme plus Dinasti politik).
Begitu disampaikan Pendiri Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk '
KKN+D dan Dampak Besarnya' pada Selasa (30/3).
"Ketika perintah reformasi memberantas KKN itu diabaikan, berdampak korupsi yang lebih besar. Kemudian, korupsi ini dimiliki oleh elite, elite politik ini memiliki uang banyak, kemudian dia menguasai parpol, dan parpol itu kemudian diisi oleh kerabat-kerabatnya, dan inilah kemudian bencana itu," ujar Adhie Massardi.
"Jadi, perintah reformasi memberantas KKN gagal dilaksanakan, menimbulkan komplikasi, dengan lahirnya dinasti politik," imbuhnya menegaskan.
Atas dasar itu, Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengaku tidak heran jika praktik KKN dan dinasti politik itu semakin tumbuh subur pasca reformasi.
"Kenapa korupsi sekarang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan masa lalu? Nah kalau kronologisnya kan begini, ketika perintah reformasi memberantas KKN itu diabaikan," tegasnya.
Dinasti politik ini, kata Adhie Massardi merujuk obrolan bersama eks politikus Nasdem yang kini menjadi Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal.
Dalam obrolan itu dijelaskan bahwa seluruh parpol yang memiliki legislatif itu 100 persen terpapar virus dinasti politik ini.
"Tentu saja dengan kadar yang berbeda-beda. Tetapi, berapapun kadarnya, bahwa lahirnya dinasti politik, baik anaknya Ketua Partai, adiknya Ketua Partai, muncul kepala-kepala daerah seluruh Indonesia. Ada yang bapaknya Bupati nanti dilanjutkan anaknya lagi kemudian itulah rusaknya sistem politik di Indonesia," tuturnya.
"Maka KKN yang berdampak komplikasi dengan dinasti ini makin merusak sistem ketatanegaraan di republik ini. Dan sebetulnya itu karena yg tidak mungkin bisa diatasi tanpa melibas dinasti politik di parpol-parpol itu," demikian Adhie Massardi.
Selain Adhie Massardi, Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana Yusuf turut menadi narasumber dalam serial diskusi daring yang diselenggarakan oleh
Kantor Berita Politik RMOL tersebut.
