Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), M. Gde Siriana Yusuf/Repro

Politik

Lebih Buruk Dari Orde Baru, Gde Siriana: 6 Tahun Jokowi Berkuasa, Korupsi Merajalela Dan Sudah Bentuk Dinasti

SELASA, 30 MARET 2021 | 15:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo dipandang jauh lebih buruk dibanding pemerintahan era Soeharto alias era Orde Baru.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), M. Gde Siriana Yusuf saat menjadi narasumber di acara diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "KKN+D Dan Dampak Besarnya" yang digagas Kantor Berita Politik RMOL, pada Selasa (30/3).

Dalam acara ini, Gde menampilkan sebuah bagan terhadap KKN+D (Korupsi, Kolusi, Nepotisme plus Dinasti).


Menurut Gde, dirinya melihat sebuah fakta bahwa sejak 2004 hingga 2020, sebanyak 141 kepala daerah terjerat kasus korupsi. 120 orang diantaranya bupati/walikota dan 21 gubernur.

"Artinya di sini korupsi di era reformasi ini justru semakin parah. Nah mengapa semakin parah? Karena dia melahirkan dinasti," ujar Gde.

Dinasti sendiri menurut Gde, bisa terbentuk apabila sudah terjadi akumulasi aset harta dari korupsi.

"Nah kemudian itu kenapa di era reformasi ini justru melahirkan dinasti. Artinya korupsinya jalan terus melahirkan akumulasi aset, akumulasi aset ini digunakan untuk membentuk dinasti dan dinasti ini nanti akan menghasilkan lagi atau melahirkan kembali korupsi yang maha dahsyat," jelasnya.

Sehingga, Gde berkesimpulan bahwa era reformasi khususnya di pemerintahan Jokowi jauh lebih buruk dibanding pemerintahan era Soeharto.

"Kita bisa melihat, enam tahun kepemimpinan pemerintah Soeharto, Soeharto itu belum ngapa-ngapain. Belum ada kasus korupsinya belum ada dinastinya," terangnya.

"Tetapi di era pemerintah enam tahun Jokowi berkuasa, korupsinya merajalela dan dia sudah membentuk dinasti. Anak dan mantunya sudah bisa tampil. Padahal kalau dia bukan anak presiden atau mantu presiden itu mungkin siapa yang mau pilih," demikian Gde.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya