AS Enggan Berdagang Dengan Myanmar Hingga Pemerintahan Terpilih Kembali Berkuasa

Amerika Serikat (AS) memutuskan semua hubungan perdagangan dengan Myanmar sampai pemerintahan terpilih kembali berkuasa.

Perwakilan perdagangan AS, Katherine Tai mengumumkan semua keterlibatan dengan Myanmar di bawah perjanjian perdagangan dan investasi pada 2013 akan ditangguhkan, seperti dikutip CNA.

Tai mengatakan, pembunuhan pengunjuk rasa damai, pelajar, pekerja hingga anak-anak oleh pasukan keamanan Myanmar telah mengejutkan hati nurani masyarakat internasional.

"Tindakan ini merupakan serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan upaya rakyat Burma untuk mencapai masa depan yang damai dan sejahtera," ujar Tai dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (29/3).

Selain menangguhkan hubungan perdagangan, Tai mengatakan, kantor perwakilan dagang AS atau USTR juga akan mempertimbangkan situasi Myanmar untuk pengesahan ulang program Generalized System of Preferences, yang mengurangi tarif AS dan menyediakan akses perdagangan khusus lainnya untuk beberapa negara berkembang.

Partisipasi mengharuskan negara-negara untuk mempertahankan perlindungan hak-hak pekerja tertentu. Sementara laporan bahwa para pemimpin militer Myanmar telah menargetkan serikat pekerja dan pekerja karena peran mereka dalam protes pro-demokrasi menimbulkan kekhawatiran serius.

Myanmar menghadapi hari protes paling berdarah sejak kudeta 1 Februari pada Sabtu (27/3), tepat pada perayaan Hari Angkatan Bersenjata. Dalam satu hari, 114 orang tewas akibat bentrokan dengan petugas keamanan.

Dewan Keamanan PBB dilaporkan akan bertemu pada Rabu (31/3) untuk membahas situasi di Myanmar, setelah Inggris menyerukan diperlukannya pembicaraan darurat.